PALANGKA RAYA kalteng.co – Dinas Sosial (Dinsos) Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) menggelar kegiatan rekonsiliasi data penyaluran bantuan sosial (bansos) Program Keluarga Harapan (PKH) Provinsi Kalteng dan penyusunan laporan logistik bencana alam Tahun 2020. Kegiatan itu dibuka secara resmi oleh Plt Kepala Dinsos Kalteng dr Rian Tangkudung melalui Sekretaris Dinsos Budi Santoso, Senin (16/11).
Kegiatan yang turut dihadiri pejabat eselon III dan IV lingkup Dinsos Kalteng serta berlangsung selama tiga hari beturut-turut tersebut, merupakan upaya mewujudkan tata pemerintahan yang baik, sekaligus pertanggungjawaban atas penggunaan uang Negara.
Kegiatan itu dihadiri 54 peserta. Terbagi dari, 24 peserta kegiatan rekonsiliasi data penyaluran bansos PKH dan 30 peserta penyusunan laporan logistik PSKBA, yang berasal dari seluruh kabupaten dan kota se-Kalteng.
“Kegiatan ini sangat penting dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan pelaporan keuangan Negara. Sebab penyaluran bansos tidak hanya diharapkan tepat sasaran, tepat waktu, tepat jumlah dan tepat administrasi, tetapi juga harus dan wajib didukung dengan laporan yang memadai,” ucap Plt Kepala Dinsos Kalteng dr Rian Tangkudung melalui Sekretarisnya, Budi Santoso.
Budi menjelaskan, penyaluran bansos PKH sejak 2017 dilakukan dengan melibatkan pihak perbankan. Langkah ini sebagai bentuk komitmen untuk memastikan agar dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas program, sehingga mudah dikontrol, dipantau dan mengurangi penyimpangan.
”Ingat, Peraturan Presiden Nomor 63 tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Non Tunai menjelaskan bahwa bantuan itu merupakan implementasi program penanggulangan kemiskinan. Meliputi perlindungan sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial dan rehabilitasi sosial. Itu komitmen kami,” ujarnya.
Budi berharap, dengan dilaksanakannya kegiatan tersebut, maka seluruh kabupaten dan kota senantiasa menjaga kondisi aset, yakni persediaan barang. Dalam rangka penanggulangan bencana pada gudang masing-masing, sehingga harus benar-benar melakukan pencatatan secara tertib.
Menurut Budi, kegiatan ini menitikberatkan penyamaan data terkait penyaluran bantuan dan kondisi barang persediaan penanggulangan sebagai bahan penyusunan laporan keuangan tingkat Kementerian. Maka dari itu, rekonsiliasi data begitu penting, lantaran hal itu untuk menjamin kebenaran, kesesuaian data dan menyamakan data secara berjenjang.
“Selain itu menjadikan realisasi belanja bansos dan aset persediaan secara akurat, transparan dan akuntabel. Termasuk untuk mengetahui permasalahan yang terjadi sebagai bahan evaluasi untuk perbaikan ke depan. Konkretnya kegiatan ini sangat penting dan untuk bisa lebih baik,” tutur Budi.
“Perlu diingatkan bahwa SDM perlindungan dan jaminan sosial senantiasa berpedoman pada kode etik dan peraturan berlaku. Namun tetap seluruh kegiatan mengedepankan protokol kesehatan,” tambah dia.
Narasumber kegiatan ini dari Direktorat Perlindungan Sosial Korban bencana Alam Kementerian Sosial dan Dinsos Kalteng, Bank Mandiri Area Palangka Raya serta Bank BRI Cabang Palangka Raya. (kom/aza/ktk)
