Hal itu menyebabkan persoalan tentang pemerataan tenaga pendidik tak kunjung rampung. Itu menghancurkan sistem distribusi guru secara nasional, keluhnya. Padahal, sudah puluhan tahun pemerintah berupaya menyelesaikan masalah tersebut. Jadi ke depan sistem ini akan diubah menjadi PPPK, tandasnya.
Wacana Kemenpan-RB membuka kembali rekrutmen CPNS 2021 secara tertulis belum sampai ke pemerintah daerah. Kepala Badan Kepegawaian (BKD) Kalteng Katma F Dirun melalui Kepala Bidang Pengembangan Suhufi Ibrahim mengatakan, apabila memang informasi ini benar maka paling tidak dua bulan sebelum pendaftaran, Kemenpan-RB sudah menyampaikan kuota yang diberikan untuk Kalteng.Penerimaan CPNS 2021 belum diketahui secara pasti kapan akan dimulai pendaftaran, apabila Kemenpan-RB menginformasikan akan dimulai pada April tetapi informasi itu belum disampaikan secara tertulis ke kami, katanya saat diwawancarai di BKD Kalteng, Rabu (30/12).Berkenaan dengan kuota yang akan diberikan untuk Kalteng, pihaknya menyebut sudah mengusulkan kisaran seribu hingga dua ribu pada Oktober lalu. Sekitar di bawah dua ribu dan diatas seribu, formasi yang kami usulkan ke Kemenpan-RB, ucapnya kepada Kalteng Pos.
Dari total itu, sebelumnya formasi terbanyak berada di guru dan tenaga kesehatan, tetapi adanya kebijakan baru bahwa penerima guru akan dialihkan pada penerimaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) 2021, sehingga penerimaan guru melalui CPNS ditiadakan.Tetapi, tidak semua guru. Khusus untuk guru agama, bahasa Inggris dan matematika masih melalui penerimaan CPNS, kami tidak mengetahui secara pasti berkenaan pengalihan ini, jawabnya.Dijelaskan Suhufi, berkenaan dengan usulan yang diajukan pada Kemenpan-RB pada penerimaan 2019 lalu, dari 1.500 usulan hanya terealisasi 381 saja.
Padahal, berdasarkan analisis jabatan (anjab) dan analisis beban kerja (ABK), jumlah PNS di Kalteng ini masih sangat kurang.Maka pengadaan PNS itu masih relevan, harapannya pada penerimaan PNS 2021 nanti dapat terealisasi semua, paling tidak lebih banyak. Lantaran, hampir tidak ada usulan dari daerah yang direalisasi 100 persen oleh Kemenpan-RB, ungkapnya.Lantaran, dalam penerimaan CPNS ini juga mempertimbangkan jumlah APBD daerah masing-masing, karena menyesuaikan anggaran untuk pembayaran tunjangan. Memang, untuk penggajihan PNS sudah melekat di Pemerintah Pusat melalui dana alokasi umum (DAU), tetapi untuk tunjangan masih di daerah.Terhadap masyarakat yang memiliki keinginan mengikuti panerimaan CPNS maka dapat mempersiapkan dengan mengikuti informasi di website resmi Kemenpan-RB, mempersiapkan persyaratan yang dibutuhkan, tutupnya.
Sementara itu, berkenaan penerimaan PNS di bawah Kementerian Agama (Kemenag), Kepala Sub Bagian Hukum dan Kepegawaian Ediyanto mengatakan, untuk formasi kebutuhan pihaknya sudah menyurati daerah terkait kebutuhan CPNS di kabupaten/kota se-Kalteng. Usul ini diinput ke aplikasi e-formasi untuk mendapatkan kuota dari pusat.Kanwil Kemenag Kalteng mengusulkan 200 sesuai dengan kebutuhan dari tiap daerah di Kalteng, katanya.
