Manjurkah Mantra Vaksin dan Kabinet Baru?

Oleh: BHIMA YUDHISTIRA

PEREKONOMIAN global pada akhir 2020 menunjukkan tanda yang membingungkan. Pertumbuhan industri di beberapa negara maju mulai tancap gas. Sebut saja Eropa dan AS setelah terpuruk pada dua kuartal sebelumnya. Vaksin Covid-19 meluncur dan resmi didistribusikan kepada publik, pertama di Inggris. Tapi, kekhawatiran tidak juga berkurang. Pasalnya, gelombang kedua Covid-19 di negara-negara maju juga memaksa dilakukan pengetatan kembali. Pemerintah Kanada dengan tegas mengatakan tidak ada perayaan Natal tahun ini di tempat publik. Baru ada kabar positif soal vaksin, muncul kabar lain lagi, yakni muncul varian baru dari virus korona yang menyeruak di benua Eropa.Kebingungan masal juga menghinggapi Indonesia. Pemerintah dengan tergesa-gesa memotong cuti akhir tahun dan menerapkan kebijakan rapid tes antigen, tak terkecuali pemerintah daerah sibuk memperketat protokol kesehatan. Pukulan demi pukulan karena maju mundur kebijakan di bidang kesehatan seakan tidak memberi kesempatan bagi pelaku industri pariwisata untuk bangkit. Akibat kebijakan yang berubah pada libur panjang, pelaku usaha perhotelan menelan pil pahit, cancelation atau pembatalan pemesanan kamar tak terhindarkan.Vaksin yang diharapkan menjadi angin segar dari pemulihan ekonomi nampaknya masih jauh dari kata ideal. Biaya distribusi vaksin dan kesiapan anggaran menjadi tantangan utama pada tahun 2021. Berdasarkan estimasi kasar, diperlukan setidaknya Rp 75 triliun-Rp 100 triliun untuk mencapai kekebalan 70 persen jumlah penduduk dengan asumsi vaksin digratiskan. Vaksin bukan sekadar siap diproduksi atau tidak, tapi distribusi vaksin dengan pengaturan suhu tertentu dan kondisi geografis Indonesia bisa dikatakan mahal. Janji vaksin gratis perlu di imbangi dengan kesiapan anggaran.Berkaitan dengan anggaran vaksinasi, belanja APBN 2021 lebih menitikberatkan pada pembangunan infrastruktur Rp 417 triliun atau naik 48 persen dibanding tahun 2020. Disusul belanja pertahanan dan keamanan. Sementara belanja kesehatan hanya dialokasikan Rp169,7 triliun tahun 2021. Pemerintah kerap berdalih alokasi belanja kesehatan kalah dari infrastruktur karena sisa anggaran stimulus kesehatan tahun 2020 bisa ditambahkan untuk tahun berikutnya. Justru ini yang menjadi pertanyaan, mengapa masih ada sisa anggaran kesehatan? Salah berhitung di awal atau sengaja tidak terserap optimal?Dengan prioritas anggaran yang bergeser ke pembangunan infrastruktur, upaya untuk segera memulihkan ekonomi dengan narasi tunggal vaksinasi sangat kecil tercapai. Sebaiknya pemerintah segera mengganti narasi menjadi pembangunan infrastruktur untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Logika ini lebih pas menggambarkan situasi APBN 2021. Padahal faktanya, selama ada pembangunan infrastruktur, serapan tenaga kerja tidak naik signifikan. Biaya logistik hanya turun sedikit dari 24 persen menjadi 23,5 persen dan masalah utama dari daya tarik relokasi industri tidak terselesaikan. Permasalahan yang sifatnya fundamental, yakni ICOR (Incremental Capital Output Ratio) yang masih di kisaran 6-6,5 tidak segera diatasi. Infrastruktur hanya bagian kecil dari komponen yang bisa menurunkan ICOR, sementara ekonomi biaya tinggi juga bersumber dari korupsi, dan inefisiensi bahan baku.Dengan melihat kondisi faktual yang terjadi pada akhir 2020 maka pertumbuhan ekonomi masih akan rendah tahun berikutnya. Proyeksi pertumbuhan ekonomi 2021 diperkirakan hanya mencapai 2,5-3 persen. Pemulihan yang perlahan terjadi tidak lantas membuat ekonomi kembali ke level 5 persen. Setidaknya butuh waktu hingga awal 2022 untuk recovery total. Dalam terminologi kurva pemulihan ekonomi, model U-shaped lebih pas menggambarkan kurva siklus ekonomi yang ekor pemulihannya bertahap. Indonesia jelas tidak akan mengalami kurva V.Akhir 2020 juga ditutup dengan fenomena yang sebenarnya menarik perhatian, kocok ulang menteri. Menteri sosial dan Menteri KKP memang sedang kosong karena dua menteri sebelumnya ditangkap KPK. Menteri Kesehatan juga sebelumnya mendesak untuk diganti karena dianggap belum optimal dalam menangani pandemi Covid-19, meskipun pengganti yang dipilih adalah ex-bankir yang tidak memiliki latar belakang kesehatan. Pergantian menteri di akhir tahun ditanggapi dingin oleh pelaku usaha dan investor. Sebab, pos-pos menteri strategis bidang ekonomi seperti Menko Perekonomian dan Menteri Keuangan tidak berganti. Padahal dua pos ini yang dianggap perlu penyegaran dan efektivitas kebijakan.Mantra kabinet baru belum mampu memberi sinyal positif dalam jangka pendek. Pada saat pelantikan menteri dan wakil menteri, IHSG justru terkoreksi. Ekspektasi reshuffle kabinet memang ditunggu, tapi akomodasi politik yang lebih ditonjolkan pada akhirnya dibandingkan penilaian kinerja. Masuknya Sandiaga Uno lebih ke faktor meredam oposisi di luar pemerintahan. Bagi investor, ini bukan bentuk stabilitas politik melainkan dinilai sebagai demokrasi yang terbelakang. Justru ada kekhawatiran saluran demokrasi oposisi yang makin menciut baik di parlemen maupun di luar parlemen akan menimbulkan riak yang sulit dikendalikan. Apakah masuknya Prabowo-Sandi memberi kepastian di 2021? Jawabannya belum tentu, karena investor negara maju justru mengharapkan demokrasi yang sehat, yakni ada check and balances, bukan backward democracy (demokrasi terbelakang).Di saat perhatian publik fokus pada kasus menteri sosial yang terindikasi melakukan korupsi bansos, ekspektasi publik sempat dibingungkan dengan penunjukan Risma, wali kota Surabaya aktif sekaligus Menteri Sosial. Belakangan, pemberhentian Risma dari jabatan wali kota telah diproses.Konflik kepentingan merupakan awal dari gejala perilaku koruptif. Dus, untuk memulihkan kembali kepercayaan publik dan dunia usaha sebaiknya presiden lebih berhati-hati dalam menunjuk sosok pembantunya. Harapan saat ini adalah kabinet yang efektif, profesional, dan bisa melakukan penanganan pandemi dengan serius sekaligus memulihkan ekonomi lebih cepat. Jadi, manjurkah mantra vaksin dan kabinet baru? Biar 2021 yang menjawabnya. (*)Penulis adalah Peneliti Indef