Sekelompok Masyarakat Tolak Pemekaran
Aliansi Masyarakat Peduli Kalteng melakukan aksi damai dan berorasi di Gedung DPRD Kalteng dan Kantor Gubernur Kalteng, Senin (18/1). Mereka menolak rencana pemekaran Provinsi Kotawaringin Raya.
Dalam aksi tersebut, mereka juga menyampaikan sejumlah tuntutan kepada Ketua DPRD Kalteng Wiyatno maupun kepala daerah melalui Kepala Biro Pemerintahan Drs Akhmad Husaini MSi.
“Kami menolak pembentukan Provinsi Kotawaringin karena dapat memecahbelahkan Provinsi Kalteng ini,” kata Ratama, salah satu orator yang juga merupakan koordinator lapangan, kemarin.
Dalam momen yang sama, pihaknya juga menuntut DPRD dan pemerintah provinsi menyelesaikan persoalan pandemi Covid-19 yang masih melanda Bumi Tambun Bungai hingga saat ini.
“Kami juga mendesak DPRD dan pemerintah daerah untuk tidak hanya mempertimbangkan faktor sejarah Kotawaringin, tetapi sejarah berdirinya Provinsi Kalteng sebagai satu kesatuan yang utuh,” tegasnya.
Aliansi Masyarakat Peduli Kalteng juga mendesak DPRD dan pemerintah untuk memahami bahwa pembentukan Provinsi Kalteng diperoleh melalui proses perjuangan oleh para tokoh terdahulu. Atas dasar itu pihaknya menilai bahwa generasi penerus harus menghargai perjuangan pendahulu.
Menanggapi itu, Ketua DPRD Kalteng Wiyatno mengatakan bahwa pihaknya sebagai wakil rakyat akan siap menampung aspirasi yang disampaikan.
“Beberapa waktu lalu ada aspirasi untuk melakukan pemekaran, dan itu sudah kami terima. Bahkan sudah melakukan RDP terkait dengan rencana pemekaran Provinsi Kotawaringin,” jelasnya.
