Kanwil Dirjen Perbendaharaan Kalteng Gelar Bimtek LK UAPPA-W dan UAKPA

PALANGKA RAYA kalteng.co – Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal (Dirjen) Perbenda­haraan Kalteng kembali men­gadakan kegiatan bimbingan teknsi (Bimtek) pendampingan penyusunan laporan keuangan (LK) UAPPA-W dan UAKPA Ta­hun 2020 secara daring, Selasa (19/1).

Kegiatan ini diikuti 519 pe­serta dari satuan kerja pener­ima dana APBN, selaku unit akuntansi pembantu pengguna anggaran tingkat wilayah dan unit akuntansi kuasa pengguna anggaran.

Kepala Kanwil Dirjen Per­bendaharaan, Ratih Hapsari Kusumawardani mengatakan, diselenggarakannya bimtek ini berangkat dari keingi­nan menjaga kualitas lapo­ran keuangan Kementerian Negara atau lembaga Tahun 2020. Sebagai wujud tanggung jawab pemerintah terhadap pelaksanaan APBN yang mer­upakan uang rakyat.

“Tahun 2020 merupakan tahun yang penuh dengan tantangan, semua pihak di­hadapkan kenyataan yang tidak diharapkan dengan adanya pandemi Covid-19 dan berbagai dampaknya, termasuk pula dampak ke­pada penyusunan anggaran, pelaksanaan anggaran dan pertanggungjawaban pel­aporan keuangan,” katanya, Selasa (19/1).

Diungkapkannya, dari sisi pertanggungjawaban terkait kegiatan penanggulangan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional (PC PEN), tentunya memerlukan ke­bijakan khusus. Tujuannya agar Kementerian Negara atau lembaga dapat memper­tanggungjawabkan transaksi yang berhubungan dengan PC PEN secara akuntabel dan terungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan secara memadai.

“Setidaknya terdapat em­pat hal penting yang perlu diketahui penyusun lapo­ran keuangan Tahun 2020,” terangnya.

Pertama, current issue penyusunan laporan Keuan­gan Kementerian Negara atau lembaga Tahun 2020. Kedua, kebijakan akuntansi akhir TA 2020, ketiga penyelesaian koreksi revaluasi BMN dan pengungkapan penanggulan­gan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional (PC PEN).

“Perlunya mempertahankan sinergi yang kuat an­tara Kemenkeu selaku kuasa BUN dan satker Kementerian Negara atau lembaga da­lam mewujudkan laporan keuangan yang akuntabel dan berkualitas,” jelasnya.

Selain itu, lanjut dia, peningkatan kualitas SDM penyusun laporan keuangan menjadi penting agar pen­ingkatan akuntabilitas dan kualitas LK tetap terjaga.

“Salah satu indikatornya adalah diperolehnya opini terbaik dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yaitu wajar tanpa pengecualian,” pung­kasnya. (kom/abw/b5/aza)