Tidak Ada Sengketa di MK, 154 Daerah Bisa Tetapkan Paslon Terpilih

Sengketa di MK
Pemilih menggunakan hak pilihnya di TPS 49 di perumahan Cendana Residence, Pamulang, Tangerang Selatan, Banten, (09/12/2020). Pencoblosan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) digelar serentak seluruh Indonesia. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com

JAKARTA, Kalteng.co – Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menerima salinan perkara sengketa perselisihan hasil pilkada (PHP) 2020 dari Mahkamah Konstitusi (MK). Berdasar salinan itu, KPU sudah bisa menetapkan daerah-daerah mana saja yang tuntas pelaksanaan pilkadanya.

”Total, ada 132 permohonan sengketa yang diregistrasi,” ujar komisioner KPU Hasyim Asy’ari kemarin (21/1/2021).

Dari salinan yang diberikan MK, 132 PHP itu tersebar di 116 daerah. Ada sejumlah daerah yang mengajukan lebih dari satu permohonan. Contohnya, Nabire dan Mamberamo Raya yang memiliki tiga gugatan. Lalu, ada Karo, Banjar, Barru, Halmahera Timur, hingga Provinsi Sumatera Barat masing-masing dua perkara. Total, ada 14 daerah yang gugatannya lebih dari satu.

Baca Juga:  Gegera Resah di Dumay, Polisi Bubarkan Balapan Remaja Dua Kabupaten

Dengan demikian, ada 154 daerah yang dipastikan tidak memiliki sengketa di MK. Menindaklanjuti hal tersebut, KPU telah menerbitkan surat Nomor 60/PL.02.07-SD/03/KPU/I/2021. Dalam surat tersebut, KPU membuat dua instruksi yang berbeda, menyesuaikan kondisi daerah.

Untuk wilayah yang tidak ada gugatan MK, kata Hasyim, KPU setempat sudah dapat melaksanakan penetapan pasangan calon atau kepala daerah terpilih. ”Paling lama lima hari setelah MK secara resmi memberi tahu kepada KPU,” imbuhnya.

Sementara itu, untuk daerah yang terdapat gugatan, Hasyim menginstruksikan KPU daerah mempersiapkan materi persidangan. Mulai mempelajari dan memahami permohonan, menyusun jawaban termohon, menyusun alat bukti yang relevan, menyediakan saksi dan ahli jika diperlukan, serta menyusun kronologi.

Baca Juga:  GPND Serahkan Ratusan Paket Makanan Ke Panti Asuhan

Penetapan kepala daerah di daerah sengketa akan bergantung putusan MK. Namun, Hasyim menyebut ketentuannya sama, yakni maksimal lima hari setelah ada pemberitahuan dari MK. ”Setelah salinan ketetapan atau putusan MK diterima,” tuturnya.

Kemarin MK juga telah merilis jadwal persidangan PHP 2020. Ketua MK Anwar Usman mengatakan, sesuai dengan tahapan, sidang pemeriksaan pendahuluan akan digelar 26–29 Januari 2021. Setiap hari, MK bakal memeriksa 28–35 sengketa yang dibagi dalam beberapa Panel.