Berdasar ketentuan, lanjut dia, MK harus menyelesaikan dan memutus seluruh perkara, paling lama 45 hari kerja sejak diregistrasi. ”Artinya, paling lama pada 24 Maret 2021, seluruh perkara perselisihan hasil pemilihan kepala daerah sudah harus diputus,” ujarnya.
Anwar optimistis, target tersebut dapat dicapai. Sebab, pihaknya telah berpengalaman dalam menangani sengketa hasil, lebih dari satu dasawarsa silam. Yang membedakan adalah antisipasi situasi pandemi. Di mana potensi klaster Covid-19 harus dicegah.
Anwar menjelaskan, selama pandemi, MK telah melakukan sejumlah penyesuaian dalam proses persidangan. Di mana pemanfaatan teknologi dimaksimalkan untuk meminimalkan pertemuan fisik. ”Pada saat yang sama, publik tetap dapat mengakses persidangan melalui live streaming,” pungkasnya..(fa/c13/bay/top)
