Lokasi Tambang Dinilai Janggal

KUALA KURUN, kalteng.co-Lokasi tambang galian C di Desa Upon Batu dan Batu Nyiwuh, Kecamatan Tewah, Kabupaten Gunung Mas (Gumas) menjadi sorotan. Perizinan dan lokasi pertambangan dinilai belum ramah lingkungan, karena persis berada di pinggir jalan. Sorotan tajam pun datang dari kalangan eksekutif dan legislative. Mereka menilai ada kejanggalan dalam penerbitan perizinan perusahaan pertambangan yang mengekplorasi batu belah tersebut. Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Gumas ikut kaget melihat keberadaan lokasi tambang di dua desa tersebut. Meskipun pihaknya tidak memiliki kewenangan lagi untuk menerbitkan dokumen perizinan karena sudah diambil alih pusat, tapi dengan melihat lokasi pertambangan itu mereka pun merasa ada kejanggalan, karena berada di pinggir jalan yang sehari-hari dilewati masyarakat. “Kami tidak memiliki kewenangan lagi, sekarang semua di pusat (izin pertambangan). Kami pastikan, kami tidak mengeluarkan izin,” ungkap Kepala DPMPTSP Gumas Aga Handuran, Senin (25/1). “Ngeri sekali melihat lokasi tambang itu, bila pecahan batu belah terkena pengendara yang melintas kan bahaya, ini juga disebabkan karena di Kabupaten Gunung Mas tidak ada dinas pertambangan,” tambah Aga. Seharusnya, lanjut Aga, ada koordinasi dengan pihak kabupaten, karena kabupaten yang melihat langsung kelayakan dan mengevaluasi lokasi suatu tambang. “Kami hanya berwenang terhadap izin mendirikan bangunan lokasi camp, dan itu pun rekomendasi berdasarkan rekom Dinas PU,” tambah Aga. Terpisah, Anggota DPRD Gumas Rayaniatie Djangkan meminta pihak terkait untuk terjun ke lapangan mengevaluasi izin tambang batu belah tersebut. Sebab, apabila aktivitas penambangan dibiarkan terus berjalan, akan sangat membahayakan masyarakat pengguna jalan di sekitar lokasi tambang. “Perlu dikaji ulang baik perizinan, kelayakan posisi tambang, kelayakan potensi terhadap lingkungan sekitar, dan hal lain yang berpotensi merugikan masyarakat Kabupaten Gunung Mas, kajian bencana pun perlu dilakukan ulang,” tegas Rayaniatie. Politikus PAN ini menambahkan, juga perlu dikaji ulang soal perizinan yang diberikan. Pihaknya juga mempertanyakan kontribusi perusahaan selama ini terhadap kesejahteraan masyarakat sekitar. “Keberadaan perusahaan harus benar-benar diketahui semua elemen, bagaimana mungkin mereka beroperasai tanpa permisi maupun koordinasi dengan perangkat kecamatan, lurah, hingga kedamangan setempat,”ungkap Raya. Selaku wakil rakyat ia meminta agar keberadaan perusahaan tambang jangan hanya semata-mata untuk berinvestasi dan mencari keuntungan, tapi juga memperhatikan kehidupan dan kesejahteraan masyarakat sekitar. “Intinya evaluasi, perlu dibentuk tim untuk bisa mengkaji ulang kelayakan pemberian izin di lokasi tambang batu belah itu,” beber Raya. Terpisah, Direktur Eskekutif Walhi Kalteng Dimas N Hartono menyatakan, jika menitikberatkan terhadap dampak-dampak kerusakan lingkungan yang terjadi, maka aktivitas pertambangan di Desa Batu Nyiwuh dan Upon Batu dinilai sangat mengancam lingkungan jika dieksploitasi terus-menerus. “Mesti berkaca dari provinsi tetangga, Kalsel, banjir besar melanda hampir di seluruh wilayah. Karena itu diperlukan perbaikan tata kelola sumber daya alam di Kalteng,” tutur Dimas. Kalteng dan Kalsel, terang Dimas, tidak jauh berbeda dalam tata kelola sumber daya alam (SDA). Bencana banjir yang terjadi di Kalsel saat ini tentunya bisa saja melanda wilayah Kalteng. “Terbukti tahun lalu Kalteng mengalami beberapa kali bencana banjir di sejumlah kabupaten, termasuk Gunung Mas. Tentu akan sangat merugikan masyarakat,” tegasnya. Dimas menambahkan, pola kontrol dalam evaluasi izin pertambangan, perkebunan, dan industri kehutanan menjadi program penting yang harus dilakukan pemerintah. Perbaikan hutan-hutan kritis dan mengembalikan fungsinya, menjadi langkah konkret yang harus ditempuh ke depannya. “Jika hal ini didiamkan, maka apa yang terjadi di tahun 2020 dan di Kalsel saat ini, bukan tidak mungkin akan terjadi di Kalteng, termasuk Kabupaten Gunung Mas,” pungkasnya. (okt/ce/ala)