Perkara Warga Kinipan Ditolak PTUN, Kejaksaan Menang Gugatan

BERI KETERANGAN: Kajari Lamandau Agus Widodo (tengah) saat dikonfirmasi awak media di Kantor Kejaksaan Negeri Lamandau, beberapa waktu lalu. RUSLAN KALTENG.CO

NANGA BULIK, Kalteng.co – Kejaksaan Negeri (Kejari) Lamandau melalui surat kuasa khusus dipercaya untuk mewakili Pemerintahan Daerah Kabupaten Lamandau, berhasil memenangkan gugatan hukum yang dilayangkan kepada Bupati Lamandau, terkait gugatan warga Kinipan. Dalam hal ini, Kejaksaan Negeri Lamandau berperan sebagai jaksa pengacara negara dan bertugas untuk mewakili pemerintah Kabupaten Lamandau dalam gugatan hukum yang ditujukan kepada Bupati Lamandau.

Bupati Lamandau selaku termohon akhirnya menang dalam perkara tata usaha negara yang digelar di PTUN Palangka Raya. Hal ini berdasarkan  putusan Pengadilan Negeri Tata Usaha Negara di Palangka Raya nomor : 1/P/FP/2021/PTUN.PLK tanggal 01 Februari 2021. Ketua majelis hakim telah memutus/menolak permohonan dari pemohon Efendi Buhing terhadap permintaan nya kepada Bupati Lamandau mengenai SK pembentukan panitia masyarakat hukum adat Kabupaten Lamandau.

“Alhamdulillah kemarin, PTUN Palangka Raya telah memutus perkara yang diajukan oleh pemohon Effendi Buhing,” ujar Kajari Lamandau , Agus Widodo disampingi dua jaksa pengacara negaranya , Bruryanto Sukahar dan Ma’ruf Muzakir.

Baca Juga:  Bangkai Buaya Gegerkan Warga Sungai Mentaya

Kajari menjelaskan, bahwa dalam amar putusan tidak dibacakan langsung oleh majelis hakim, tetapi melalui aplikasi E-Court. Isinya yakni yang pertama menyatakan permohonan pemohon tidak dapat di terima. Dan kedua menghukum pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 390.000.

“Mengenai isi pertimbangan hakim sehingga memenangkan kami belum kita terima. Namun kita bersyukur karena kita akhirnya dapat memenangkan perkara ini, dan terima kasih kepada Bupati Lamandau yang telah mempercayakan perkara ini kepada jaksa pengacara negara” katanya kepada Kalteng.co.

Sementara itu jawaban Bupati Lamandau (termohon) dalam persidangan tersebut antara lain, Hendra Lesmana menyatakan dirinya tidak abai terhadap pengakuan dan perlindungan masyarakat adat.

Baca Juga:  Dishub Palangka Raya Tindak Lanjuti Laporan Warga, Terkait Tatanan Parkiran Hypermart

Hal itu dilihat dari terbitnya Surat Keputusan Bupati Lamandau Nomor 188.45/379/XII/HUK/2020 tentang Pembentukan Panitia Masyarakat Hukum Adat Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalteng yang terbit tanggal 1 Desember 2020.

Selain itu, Bupati Lamandau mengaku dirinya juga memberikan tanggapan atas surat permohonan Effendi Buhing, selaku Ketua Komunitas Masyarakat Adat Laman Kinipan pada 2 Desember 2020 lalu terkait pengakuan dan perlindungan masyarakat adat, bahwa permohonan itu akan segera diproses oleh Panitia Masyarakat Hukum Adat yang sudah dibentuk sebelumnya.

Sehingga jaksa pengacara jegara membeberkan bahwa  dengan ada ataupun tidak adanya permohonan Efendi Buhing, termohon (bupati lamandau) pada 1 desember lalu sebenarnya  sudah menerbitkan surat keputusan mengenai pembentukan panitia masyarakat hukum adat Kabupaten Lamandau. Surat ini diterbitkan  berdasarkan surat gubernur tentang percepatan pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat dan hutan adat.

“Sehingga SK ini justru akan mengakomodir masyarakat adat dan wilayah hutan adat yang berada di seluruh kabupaten Lamandau,” pungkasnya kepada Kalteng.co. (lan/ala)