Persoalan akan makin kompleks jika pemilu presiden berlangsung dua putaran dan berlanjut di Mahkamah Konstitusi. Penyelesaiannya bisa mepet dengan tahapan puncak pilkada.
Imbasnya, kata Pram (sapaan Pramono), penyelenggara berpotensi menggelar dua pekerjaan besar yang berbeda pada waktu yang sama. ”Hari ini misalnya pleno penetapan dukungan paslon perseorangan pilkada, besok lagi pleno DPT pemilu nasional,” ujarnya mencontohkan.
Apalagi, lanjut Pram, jika desain pemilu lima kotak suara tetap dipertahankan. Ada kekhawatiran muncul kembali korban jiwa. Pengalaman Pemilu 2019 menjadi bukti (data selengkapnya di grafis). Proses penghitungan dan pencatatan suara di TPS kala itu membutuhkan waktu lebih dari 24 jam. ”Jadi, kemarin (saat Pemilu 2019, red) banyak petugas yang tidak tidur,” katanya.
Pengadaan dan distribusi logistik juga mendapat tantangan yang tak mudah. Berbagai catatan tersebut, ungkap Pram, harus menjadi pertimbangan pemerintah dan DPR dalam menyusun kebijakan. Dia berharap konsep pemilu borongan tidak lagi digunakan. ”Saya harap pemilu dengan desain 2019 jadi penyelenggaraan yang pertama dan terakhir,” tuturnya.
