Kelompok Tani Hapakat Belum Keluar dari Bayang-Bayang Ketakutan Diteror, Dianiaya, dan Terancam Diserobot Tanahnya

INGIN KEJELASAN: Sebagian anggota Kelompok Tani Hapakat menunjukkan surat izin menggarap dari Kantor Agraria tahun 1987. FOTO:AGUS PRAMONO/KALTENG.CO

Ada sekitar 200-an anggota Kelompok Tani Hapakat. Mereka sudah memiliki surat-surat keabsahan untuk menggarap lahan seluas sekitar 500 hektare di Jalan Karangan Ujung, Kelurahan Kalampangan. Namun, saban tahun, selalu diusik olah orang-orang yang mengaku pemilik sah sepetak tanah itu.

AGUS PRAMONO, Palangka Raya

PALANGKA RAYA- Kalteng.co, Sabtu (6/2) lalu, Anang Kosim selamat dari maut. Anggota Kelompok Tani Hapakat itu dikeroyok belasan orang. Semua berbekal senjata tajam. Dihujamkan ke tubuhnya. Hanya ada dua mata luka. Di bagian tangan kiri, dan leher belakang. Kata teman-temannya, beruntung Kosim kebal. Dua buah batu juga dihujamkan ke tubuhnya. Masih bisa menangkis.
Pria kelahiran tahun 1980 ketika itu datang ke lokasi perkebunan yang ada di Jalan Karangan Ujung.Ia datang karena ada orang yang mendatangi tanah miik Kelompok Tani Hapakat. Kosim meminta mereka duduk bareng untuk menyelesaikan masalah klaim tanah yang luasnya sekitar 3,000 hektare. Namun mereka enggan. Sabetan parang menghujam. Todongan pistol membuat Kosim lari menghindar pertumpahan darah. “Saya langsung lapor ke Polsek Sebangau, lalu diarahkan ke Polresta Palangka Raya,” ujarnya kepada awak media, Rabu (10/2).
Sekretaris Kelompok Tani Rakyat Hapakat Aspandi meminta kepolisian mengusut tuntas aksi premanisme itu. Identitas terduka pelaku sudah disampaikan ke kepolisian. Anggota kelompok tani ini tak mau kejadian terulang. Jangan sampai ada nyawa yang hilang.“Kami meminta kepolisian memproses. Responsif dengan kejadian yang menyangkut nyawa ini,”serunya.
Dalam kurun enam tahun terakhir, ada empat peristiwa teror dari sekelompok massa yang mengklaim kepemilikan tanah. Mereka mendatangi ke lokasi perkebunan. Mengacungkan senjata tajam. Mengancam melakukan penganiayaan jika keinginannya tak dipenuhi.
Aspandi menceritakan polemik yang bertahun-tahun belum tuntas ini. Tanah seluas itu statusnya 30 persen hak pengelolaan (HPL), dan 60 persen Hutan Produksi Konservasi (HPK). Anggotanya ini merupakan generasi kedua dari empunya tanah. Surat keterangan tanah (SKT), dan surat izin mengerjakan (SIM) yang dikeluarkan Kantor Agraria tahun 1987.
Langkah-langkah mediasi sudah sering dilakukan. Di tingkat kepolisian sampai ke pengadilan. Tahun lalu, gugatan perdata dilayangkan di pengadilan oleh mereka yang mengklaim kepemilikan tanah, dengan membawa bukti surat hak milik (SHM) di lahan konservasi yang digarap Kelompok Tani Hapakat. “Eh, saat mediasi kedua, mereka tidak datang. Malah mencabut. Maksudnya apa?? Padahal, kalau diteruskan, kami yakin gugatan mereka tidak dikabulkan hakim. Kami saja mengurus untuk dijadikan SHM belum bisa. Kok mereka sudah punya SHM,” ungkapnya terheran-heran.
“Intinya kami ingin polemic ini tuntas. Jangan sampai kejadian penganiayaan ini terjadi lagi. Kami yang berkebun ini sangat-sangat dihantui rasa ketakutan. Tak tenang,”pintanya.(ram)