KUALA KAPUAS-kalteng.co, Distribusi gas elpiji 3 kg bersubsidi menjadi perhatian Komisi II DPRD Kabupaten Kapuas. Dewan pun melakukan rapat dengar pendapat (RDP) dengan dinas terkait, di ruang rapat gabungan, Selasa (23/2). Rapat ini dipimpin Wakil Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Kapuas, Algrin Gasan, didampingi Sekretaris Komisi II DPRD Kapuas H. Darwandie, berserta anggota dewan lainnya.
“Kami melaksanakan RDP ini, karena menerima laporan masyarakat, terkait kelangkaan dan harga elpiji 3 kg tinggi,” ungkap Algrin Gasan.
Politikus Partai Golkar ini menjelaskan, saat RDP diketahui salah satu permasalahan langka dan mahalnya harga gas bersubsidi tersebut karena distribusinya kacau balau dari pangkalan kepada masyarakat. Seharusnya gas melon itu diberikan kepada masyarakat miskin atau di sekitar pangkalan. “Tapi kenyataan sering habis, dan masyarakat sekitar tidak mendapatkan,” jelasnya.
Algrin menambahkan, ada 258 pangkalan di Kabupaten Kapuas yang mendistribusikan, dan sangat wajar dikeluhkan kalau cepat habis, padahal harus didapatkan dengan mudah. “Agen harus bertanggung jawab terkait masalah ini, dan benar-benar diperhatikan,” tegasnya.
Algrin menerangkan, dengan kondisi seperti ini, dikhawatirkan diselewengkan dengan didistribusikan kedaerah lain, dan harusnya diwilayah sekitar. “Kami mendorong pemerintah harus membuat aturan tata niaga, dan membentuk tim pengawas, juga inflasi,” bebernya.
Algrin mengakui, sangat sepakat jika ada tindakan tegas terhadap agen maupun pangkalan, misalnya melakukan pelanggaran. “Jika perlu dicabut izinnya bagi yang melanggar, karena kasihan masyarakat kecil. Selain itu menggandeng penegak hukum untuk penindakan,” tutupnya. (alh/uni)
