PULANG PISAU,KALTENG.CO Eksekutif Kemitraan, Laode M Syarif mengungkapkan, tata kelola gambut dan lingkungan di kabupaten Pulang Pisau tidak hanya mendapat perhatian nasional, namun juga di tingkat internasional.
Terlebih ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di kawasan gambut. Saya senang, hotspot Pulpis berkurang,” kata Laode saat rapat koordinasi teknis penanganan karhutla Pulpis 2021 secara virtual, Senin (12/4).
Oleh karena itu, lanjut dia, upaya-upaya mencegah kebakaran hutan harus dapat di lakukan dengan baik. Karena upaya pemadaman karhutla itu adalah satu upaya yang terlambat, tegas Laode.
Mantan Wakil Ketua KPK RI itu berharap, luas lahan gambut di Kalteng sekitar 2,7 juta hektare dan sekitar 11,7 persen berada di kabupaten Pulpis dapat di jaga.
“Dan paling penting demi kesejahteraan dan masa depan anak cucu di Kalimantan Tengah, khususnya Pulpis,” harap Laode.
Dia menghargai upaya pemerintah pusat melalui instruksi sangat jelas oleh presiden maupun Menteri LHK bahkan gubernur dan dan bupati.
“Kami menghargai terjadinya penurunan insiden karhutla yang sebelumnya setiap tahun selalu menyusahkan kita yang akibatnya sampai luar negeri, ucapnya.
Laode mengungkapkan, lembaga kemitraan sebelumnya fokus pada isu-isu tata kelola pemerintahan yang baik. Dalam sejarahnya kemitraan ikut membantu pendirian KPU, KPK membantu Ombudsman, tata kelola Kemendagri khususnya tahap awal upaya desentralisasi otonomi daerah.
Sekarang, , pihaknya telah melebarkan sayap dan masuk ke isu-isu perubahan iklim, kegiatan sosial dan isu-isu pengelolaan kehutanan yang berkelanjutan. Oleh karena itu, Kemitraan bekerja sama dengan KLHK, BRGM dan tentunya juga dengan pemerintah daerah untuk masalah isu lingkungan, ucapnya. (art)
