Selama PPKM, Laju Ekonomi Harus Tetap Terjaga

Selama PPKM
enteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto

JAKARTA, Kalteng.co – Selama PPKM, laju ekonomi harus tetap terjaga. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto meminta masyarakat tidak perlu khawatir munculnya potensi perlambatan ekonomi saat penerapan PPKM Darurat. Ia menegaskan, pemerintah sudah menyiapkan antisipasi untuk merespons resiko perlambatan ekonomi ini.

Airlangga mengatakan, pemerintah sudah menyiapkan berbagai bantuan sosial yang menjadi program pemulihan ekonomi (PEN).

“Saat ini pemerintah melakukan realokasi dan refocusing terhadap program PEN agar penanganan pandemi bisa mendorong daya beli masyarakat dan juga menjaga roda ekonomi,” tutur Airlangga dalam keterangan virtual di Jakarta, Senin (12/7).

Baca Juga:  Menko Ailangga: Modernisasi Koperasi Agar Adaptif dan Berdaya Saing

Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) ini menambahkan, pemerintah melakukan realokasi, refocusing, dan reprioritisasing sekitar Rp 225,54 triliun sebagai antisipasi pengetatan PPKM. Anggaran sebesar ini untuk mendorong berbagai program prioritas.

“APBN kita cukup fleksibel dalam merespons berbagai dinamika kondisi sosial ekonomi yang berkembang di masyarakat,” tegas Airlangga.

Ia menegaskan beberapa stimulus yang disiapkan pemerintah antara lain, diskon listrik, bantuan produktif, bantuan sosial tunai. Bantuan sosial tunai (BST) diperpanjang hingga Agustus dengan target 10 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Setiap KPM akan menerima Rp 300 ribu per bulan. Program Keluarga Harapan (PKH) akan menyasar 10 juta KPM dengan anggaran sekitar 28,31 triliun.

Baca Juga:  Dianggap Sebar Fitnah, Wamendes PDT Budi Arie Dipolisikan

Selain itu, pemerintah juga akan menyalurkan bantuan langsung tunai (BLT) Desa yang ditargetkan mencapai 8 juta KPM dengan besaran nilai manfaat Rp 300 ribu per KPM per bulan. Pendataan calon penerima BLT Desa dilakukan Kepala Desa atau Tim Relawan Desa dengan mempertimbangkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kemensos.