PALANGKA RAYA, Kalteng.co – Beberapa waktu lalu, ramai beredar di media sosial seorang oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) melakukan tindak kekerasan pada pelaku usaha kuliner saat patroli Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).
Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua I Komisi B DPRD Kota Palangka Raya Susi Idawati mengungkapkan dalam pelaksanaan patroli dan pengawasan kegiatan PPKM di Kota Palangka Raya jangan sampai hal serupa terulang.
Menurutnya, para anggota Satuan Tugas (Satgas) PPKM tidak perlu sensitif begitu kepada para pelaku usaha apalagi sampai ada aksi kekerasan, karena masyarakat atau pelaku usaha bisa diimbau secara perlahan.
“Menurut saya alangkah baiknya pemberlakuan PPKM di Kota Palangka Raya ini diberlakukan secara humanis dan ramah, sehingga para petugas PPKM bisa melakukan pendekatan pada para pelaku usaha,” ucap Susi, Kamis (22/7/2021).
Lebih lanjut, srikandi asal partai Nasional Demokrasi (Nasdem) ini menyampaikan, humanis yang dimaksud di sini adalah di mana pemerintah setiap hari menyosialisasikan tentang penerapan Prokes.
Secara terus-menerus tanpa putus-putus, di mana pada sisi lain pemerintah daerah memberikan ruang pada masyarakat untuk tetap menjalankan usaha atau berkegiatan ekonomi tentunya dengan penerapan Prokes secara ketat.
Selain itu, pemerintah juga diminta memberikan bantuan sosial pada masyarakat yang terdampak langsung pandemi Covid-19. Tidak hanya itu, susi juga menyarankan penyelenggaraan jaminan kesehatan dan pemulihan ekonomi bisa dijalankan selaras.
“Untuk PPKM mikro ini saya rasa tidak perlu diperdakan, tapi pikirkan bagaimana masyarakat apabila perda tersebut dibuat. Saran saya lebih baik cari solusi bersama secara humanis di mana masyarakat dan pemerintah sama win dan win, bukan win dan lose solution,” pungkasnya.(ahm)
