KALTENG.CO – Masa perpanjangan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat se-Indonesia hari ini berakhir. Jika perkembangan kasus Covid-19 dinilai membaik, pelonggaran PPKM diberlakukan mulai Senin (26/7/2021).
Namun, hingga kemarin belum ada patokan yang jelas tentang membaiknya kondisi pandemi ini. Sempat disebut angka ideal adalah kasus yang turun di bawah 10 ribu per hari.
Namun, hal itu sulit terwujud karena sampai kemarin (24/7) pertambahan kasus positif masih berada di angka yang stabil tinggi selama tiga hari terakhir, yakni lebih dari 40 ribuan per hari.
Kemarin Satgas Penanganan Covid-19 melaporkan 45.416 kasus positif baru. Dengan rating pertumbuhan kasus setinggi itu, sangat sulit mengatakan bahwa situasi sudah membaik.
PPKM Apakah Di Perpanjang Lagi
Atau Di Longgarkan?
Kemudian, dari segi tingkat kepositifan atau positivity rate, jika memakai standar WHO, tingkat kepositifan harus ditekan sampai setara atau di bawah 5 persen.
Sampai kemarin, jumlah testing per hari Indonesia masih berjibaku di angka 150 ribu–200 ribu orang per hari dengan tingkat kepositifan yang masih cukup tinggi, yakni 25,24 persen. Memang angka tersebut lebih baik daripada beberapa hari lalu yang sempat tercatat lebih dari 30 persen.
Namun, tetap saja angka itu lima kali lebih besar daripada standar WHO tersebut. Beberapa ahli menyampaikan bahwa minimal testing harus mencapai 300, bahkan 400 ribuan orang per hari, agar para pengidap Covid-19 bisa segera ditemukan, diisolasi, dan diobati untuk mengerem laju transmisi.
Dari segi vaksinasi, Indonesia belum mampu memenuhi target 1 juta orang tervaksin per hari seperti yang di perintahkan presiden sebelumnya. Bahkan, beberapa hari terakhir, jumlah vaksinasi drop lagi ke angka 600 ribu–800 ribu orang per hari.
Padahal, Agustus yang menjadi bulan vaksinasi bisa 2 juta per hari semakin dekat. Hingga kemarin, pemerintah belum memberikan komentar tentang kelanjutan PPKM. Apakah di per panjang lagi atau di longgarkan.
Guru Besar Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia dan mantan Direktur WHO Asia Tenggara Prof Tjandara Yoga Aditama mengatakan, pemerintah sebenarnya bisa mengambil beberapa langkah kompromi dalam hal pelonggaran PPKM.
Yoga menyatakan, perlu di pertimbangkan secara matang dampak pelonggaran jika kondisi pandemi belum membaik. Setidaknya ada tiga risiko.
