KASONGAN,Kalteng.co – Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Kabupaten Katingan menggelar pembinaan Sepuluh Program Pokok PKK di Aula Kecamatan Katingan Tengah, Kamis (12/2). Kegiatan ini merupakan langkah jemput bola untuk memastikan program PKK di tingkat desa berjalan selaras dengan prioritas pemerintah daerah, khususnya penanganan stunting dan penguatan ekonomi keluarga.
Ketua TP PKK Kabupaten Katingan, Sumiati Saiful, menegaskan bahwa gerakan PKK tidak boleh sekadar bersifat seremonial. Setiap program harus memberikan dampak nyata bagi masyarakat. “Program tidak boleh berhenti di kegiatan seremonial. Yang dibutuhkan adalah pendampingan berkelanjutan, monitoring, serta kolaborasi lintas sektor agar perubahan benar-benar dirasakan di tingkat keluarga,” tegasnya.
Dalam arahannya, Sumiati memetakan fokus kerja masing-masing Kelompok Kerja (Pokja). Pokja I diarahkan pada pencegahan pernikahan usia anak dan pemberantasan penyalahgunaan narkoba. Pokja II difokuskan pada peningkatan literasi dan penguatan ekonomi keluarga melalui UMKM. Pokja III mendorong pemanfaatan lahan pekarangan untuk ketahanan pangan mandiri. Sementara Pokja IV menitikberatkan pada penguatan gizi ibu dan anak serta pemenuhan gizi 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) guna mencegah stunting.
Pada kesempatan yang sama, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Katingan, Ponny Natalia, menyampaikan kondisi fiskal daerah yang mengalami pengurangan signifikan pada alokasi anggaran desa tahun 2026.
Meski demikian, ia meminta para kader tetap optimistis.
“Keterbatasan anggaran justru menuntut inovasi, kolaborasi, dan ketepatan sasaran. PKK memiliki modal sosial yang kuat untuk memastikan program tetap berdampak,” ujarnya.
Camat Katingan Tengah, Purwoko, menyambut baik pembinaan tersebut sebagai momentum evaluasi. Ia mengakui masih terdapat kendala teknis di lapangan, meskipun PKK telah berkontribusi dalam edukasi gizi melalui Posyandu dan pemberdayaan ekonomi lewat UP2K.
“Kami menyadari masih ada kekurangan dalam pelaksanaan. Momentum ini penting agar program yang dijalankan semakin selaras dengan kebijakan Pemerintah Kabupaten,” pungkasnya. (hms)
