Pekerja Aglomerasi Dapat Kelonggaran

PALANGKA RAYA, Kalteng.co- Menanggapi banyaknya pertanyaan soal mobilitas di dalam wilayah aglomerasi, Satgas Covid-19 kembali menegaskan bahwa mudik dalam satu wilayah tetap di larang. Meski demikian, aktivitas kerja, transportasi dan kebutuhan esensial tetap beroperasi normal. Jubir Satgas Covid-19 Wiku Adisasmito menjelaskan, bahwa mudik tetap di larang baik di antar maupun dalam satu wilayah termasuk wilayah aglomerasi. ”Tidak ada perubahan kebijakan dan tidak ada istilah mudik lokal,” katanya. Meski demikian, ia mengatakan mobilitas di dalam wilayah aglomerasi tidak memerlukan surat bebas Covid dan surat izin perjalanan. “Untuk yang commute (pulang pergi) di wilayah aglomerasi tidak perlu SIKM (surat izin keluar masuk, Red). Cukup dengan surat keterangan kerja dari atasan,” jelas Wiku pada Jawa Pos. Pengecualian di wilayah aglomerasi berfokus pada layanan transportasi untuk kegiatan esensial harian seperti bekerja, memeriksakan kesehatan, logistik, dan sebagainya. Aktivitas mudik tetap di larang dan kegiatan yang berpotensi menimbulkan kerumunan harus di hindari. Pemerintah Tidak akan Melakukan Penyekatan Wiku mengatakan, kebijakan tetap yaitu peniadaan mudik, tujuannya agar tidak terjadi peningkatan mobillitas masyarakat pemicu kerumunan. Kebijakan ini di terbitkan atas alasan potensi silaturahmi dengan kontak fisik yang terjadi saat bertemu yang berpotensi menimbulkan peningkatan peluang transmisi dalam lingkup keluarga. Dia menegaskan, pelarangan atas semua bentuk mudik baik lintas daerah maupun dalam satu daerah (aglomerasi) seharusnya tidak akan menghilangkan esensi mudik yaitu silaturahmi karena kebijakan ini di buat mempertimbangkan aspek sosial kemasyarakatan. ”Silaturahmi termasuk aktivitas bermaaf-maafan yang merupakan salah satu ibadah bagi umat muslim tidak di larang, tetapi di berikan alternatif dengan memanfaatkan teknologi informasi terkini secara virtual,” katanya. Sementara itu, Juru Bicara Kementerian Perhubungan Adita Irawati menyatakan bahwa mudik di larang di aglomerasi bukan berarti aktivitas transportasi juga di larang. Pemerintah juga tidak akan melakukan penyekatan. “Pemerintah sudah tegas menyatakan kegiatan mudik di larang. Di wilayah aglomerasi pun mudik di larang, yang di perbolehkan adalah aktivitas yang esensial, dan transportasi masih akan melayani masyarakat di kawasan ini dengan pembatasan,” jelas Adita. Fasilitas Umum Boleh Buka Mengenai aktivitas esensial, antara lain sektor logistik, pendidikan, makanan, minuman, energi, komunikasi dan teknologi informasi, keuangan perhotelan, konstruksi, industri strategis, pelayanan dasar,utilitas publik, dan industri strategis, pelayanan dasar, dan objek vital dan beberapa sektor sosial ekonomi pendukung seperti tempat ibadah, fasilitas umum, dan sektor seni-sosial-budaya, tetap boleh beroperasi dengan penerapan protokol kesehatan ketat. Terkait dengan operasional pada beberapa sektor tetap dalam kondisi yang terkendali yaitu pada sektor-sektor esensial, Wiku menjelaskan hal ini telah diatur di bawah pemantauan pemerintah daerah baik melalui PPKM Kab/Kota dan PPKM Mikro terhadap 30 Provinsi yang masuk ke dalam Inmendagri No.10 Tahun 2021. Adapun 3 Provinsi lainnya di kendalikan oleh satgas daerah di tingkat provinsi melalui peraturan daerah maupun peraturan kepala daerah masing-masing. Sesuai Inmendagri untuk semua daerah yang PPKM Mikro (saat ini 30 Provinsi) fasilitas umum boleh buka dengan kapasitas 50 persen degan pengaturan lebih lanjut dalam Perda atau Perkada. Sementara untuk kegiatan seni, sosial, budaya maksimal 25 persen dari kapasitas. Di lengkapi Dengan Stiker Khusus Sementara, pemberlakuan larangan mudik sudah berjalan tiga hari. Aktivitas di terminal WA Gara Palangka Raya tetap berlangsung normal. Para penumpang yang ingin melakukan perjalanan dengan menggunakan bus, terpantau tetap di layani seperti biasanya. Ada tiga unit bus yang tetap beroperasi, masing-masing memiliki rute Palangka Raya menuju Sampit, Pangkalan Bun dan Pulang Pisau. Koordinator Satuan Pelayanan (Korsatpel) WA Gara, Fajar Qomaru menyampaikan, bus yang berangkat tersebut semuanya di lengkapi dengan stiker tanda khusus yang di berikan oleh Dinas Perhubungan Provinsi Kalteng. Kelengkapan surat-surat bagi para penumpang wajib ada. Mulai identitas diri, surat keterangan negatif Covid- 19 berdasarkan hasil rapid antigen. Ada empat bus yang di siapkan khusus untuk melayani perjalanan bersifat nonmudik sebagaimana tertuang dalam peraturan pemerintah pusat, khususnya pada poin pengecualian perjalanan selama larangan mudik. Empat bus yang bisa melayani perjalanan khusus nonmudik yakni satu bus dari PO Agung Mulia, satu bus dari PO Yessoe Travel, satu bus dari PO Logos, dan satu bus milik Perum DAMRI. “Sejauh ini baru ada dua bus yang beroperasi di Terminal WA Gara yaitu bus dari PO Agung Mulia dan PO Yessoe Travel, sedangkan dua bus lainnya belum beroperasi,” bebernya. AKDP Menjadi Kewenangan Provinsi Sementara itu berkenaan kebijakan pembatasan di tingkat angkutan antar kota dalam provinsi (AKDP) pihaknya menyebut itu menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Kalteng dalam hal ini Dishub Kalteng. Tetapi, pihaknya sudah menyampaikan bahwa angkutan di tingkat AKDP agar juga di lakukan pembatasan. “Kami sudah menyampaikan di tingkat AKDP kalau bisa sama seperti di tingkat antar kota antar provinsi (AKAP), supaya ada batasan dari pada perjalanan orang di masa larangan mudik ini,” jelalsnya. Di mungkinkan, lanjut dia, pembatasan di tingkat provinsi bisa berlaku berkenaan penumpang. Berkenaan AKDP menjadi kewenangan provinsi, maka pihaknya juga masih menunggu surat mekanisme pembatasannya. “Untuk AKDP kan menjadi kewenangan provinsi jadi kita masih menunggu surat mekanisme seperti apa pembatasannya,” pungkasnya. Supriyanto, salah satu penumpang tujuan Pangkalan Bun mengatakan, diri nya terpaksa menggunakan jasa bus khusus non mudik dengan persyaratan harus memiliki bukti hasil rapid antigen, karena sebelumnya ia masih bekerja dan baru mendapatkan izin libur dari pihak perusahaan. “Sebenarnya mau berangkat pada hari-hari sebelumnya, tapi karena pekerjaan belum kelar, terpaksa baru bisa pulang sekarang,” ucap Supriyanto kepada Kalteng Pos. Supriyanto pun merasa senang karena adanya kelonggaran dari pemerintah untuk mudik antarkabupaten, meskipun ia harus mengeluarkan lebih banyak uang agar bisa pulang ke kampung halamannya. “Ya masih syukur bisa mudik, tapi harus nambah biaya lagi, bahkan ngeluarin uang hampir seharga 1 tiket bus hanya untuk rapid antigen, ya enggak apa-apalah, yang penting bisa bertemu keluarga dan saudara-saudara,” bebernya. (tau/sja/ena/abw/ram)

Pekerja Aglomerasi Dapat Kelonggaran

redaksikalteng.co

Palangka Raya Capai Suhu Tertinggi se-Indonesia, Ini Anjuran Wali Kota

Letkol Heri Pujiyanto Wafat, Duka Selimuti Korem 102/Panju Panjung

PANTAS Genggam Tiket Pilkada

Alfian Mawardi Ucapkan Selamat kepada Pasangan Pemenang Pilkada Kapuas Wiyatno-Dodo

Gedung Dewan Disterilkan, 117 Pegawai Di-Rapid Test

Buruh Perkebunan dan Pertambangan Sasaran Bandar

redaksikalteng.co

Oknum ASN Bikin Ribut dan Lempar Sandal di Kakatua

“Tolong Bantu Kami Mencari Nafkah, Keluarga Kami Juga Butuh Makan”

Related Articles

Pj Bupati Barsel Bersama Ketua TP PKK Beri Bantuan Korban Kebakaran Desa Mabuan

Kolaborasi Strategis Kendalikan Inflasi dan Percepat Tata Ruang di 2024

Plt Sekda Kalteng Lepas 100 Jamaah Umrah di Palangka Raya

Sembunyi di Kandang Ayam, Ular Sawa Tiga Meter Ditaklukkan