Diusulkan 3 Periode, Jokowi Melalui Jubir Istana Menolak Wacana Tersebut

JAKARTA,kalteng.co – Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali menegaskan, sikapnya tegak lurus dengan amanat reformasi 1998 dan konstitusional UUD 1945. Hal ini terkait dengan masa jabatan Presiden, yang hanya bisa di pilih dalam dua kali jabatan.

“Mengingatkan kembali, Presiden Joko Widodo tegak lurus konstitusi UUD 1945 dan setia terhadap Reformasi 1998. Sesuai Pasal 7 UUD 1945 amandemen kesatu bahwa Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatannya selama masa lima tahun, dan sesudahnya dapat di pilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan,” kata juru bicara Presiden, Fadjroel Rachman dalam keterangannya, Minggu (20/6/2021).

Hal ini di sampaikan Fadjroel terkait, penegasan Presiden Jokowi yang menolak wacana presiden tiga periode. Mengutip pernyataan Jokowi, lanjut Fadjroel, isu Presiden tiga periode hanya ingin menjerumuskan.

“Ada yang ngomong presiden di pilih tiga periode itu, ada tiga (motif) menurut saya. Satu, ingin menampar muka saya, yang kedua ingin cari muka, padahal saya sudah punya muka, yang ketiga ingin menjerumuskan.

Itu saja,” ucap Fadjroel menirukan pernyataan Jokowi. Oleh karena itu, Fadjroel pun menegaskan Jokowi tidak ingin menjabat Presiden untuk tiga periode. Karena amanat konstitusi hanya mengizinkan dua kali menjabat sebagai Presiden.

Jokowi: Tidak ada niat Menjadi Presiden 3 Periode

“Saya tidak ada niat, tidak ada juga berminat menjadi presiden 3 periode. Konstitusi mengamanahkan 2 periode, itu yang harus kita jaga bersama. Janganlah membuat gaduh baru, kita sekarang fokus pada penanganan pandemi,” ujar Fadjroel yang juga menirukan ucapan Jokowi.

Sebelumnya, Penasihat Jokowi-Prabowo Subianto (Jokpro), M Qodari mengatakan, muncul ide menjadikan Jokowi menjadi presiden Indonesia di periode ketiga karena ia dan relawan yang satu visi dengannya tidak ingin adanya polarisasi di masyarakat.

Ia mencontohkan, pada Pilpres 2014-2019 terjadi polariasi di masyarakat. Bahkan di Pilgub DKI Jakarta 2017 lalu juga mengalami hal yang sama. Masyarakat dengan yang lain nya saling menghujat demi membela yang di dukungnya.

Qodari menambahkan dengan adanya satu calon dan Jokowi-Prabowo melawan kotak kosong. Maka akan mencegah terjadinya polarisasi di Pilpres 2024 mendatang.(tur)