KASONGAN, Kalteng.co – Wacana Pemerintah Pusat menghapus tenaga honorer di tahun 2023 mendatang, tentu menimbulkan keresahan bagi tenaga honorer di lingkungan Pemkab Katingan.
Terkait wacana ini, Pemkab Katingan berharap tidak ada penghapusan tenaga honorer nantinya. Sebab jika dilakukan penghapusan, maka akan menjadi beban bagi Pemkab Katingan.
“Karena kita sendiri juga kekurangan tenaga. Mudahan itu sekadar wacana saja,” kata Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Katingan Bambang Harianto kepada Kalteng Pos, Selasa (1/2/2022).
Dia meminta kepada tenaga honorer di Kabupaten Katingan, untuk tetap semangat melaksanakan pekerjaannya. Dan tidak perlu resah dengan berbagai informasi yang beredar selama ini.
“Sebab kita juga sampai sekarang, tidak mendapatkan Informasi resmi dari Pemerintah Pusat,” terangnya.
Dia juga menjelaskan, untuk menghapus tenaga honorer juga tidak bisa dilakukan begitu saja. Harus ada dasar yang kuat, dan aturan yang jelas jika memang mau dilakukan penghapusan. “Karena memang keberadaan tenaga honorer ini memang kita butuhkan. Sementara pegawai kita sendiri, selama ini jumlahnya juga terbatas,” tegas mantan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Katingan ini.
Seperti diberitakan sebelumnya, bahwa wacana penghapusan tenaga honorer ini oleh Pemerintah Pusat, karena ingin mengalihkannya ke dalam Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
“Sebenarnya PPPK inikan, kurang lebih sama PNS. Hanya membedakan, tindak ada pensiunnya saja. Untuk hak yang lain semua sama seperti PNS,” pungkasnya.(eri).
