KALTENG.CO-Presiden RI Joko Widodo mempunyai pengaruh besar dalam konstalasi politik Nasional jelang Pemilu 2024. Hal ini lantaran sejumlah nama yang digadang-gadang akan maju sebagai Capres atau Cawapres pada 2024, berada di dalam lingkaran kabinet.
Sehingga tak heran bahwa perombakan kabinet yang dilakukan Presiden Jokowi pekan lalu, diprediksi akan berdampak pada peta koalisi 2024. Dalam hal ini, Jokowi adalah king maker atau pengambil keputusan akhirnya.
Masuknya Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan dalam kabinet, dinilai sangat memungkinkan menjadikan posisi Presiden Joko Widodo sebagai king maker dalam Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) yang dibangun PAN, Golkar dan PPP.
Pengamat politik Universitas Jember (Unej) Hermanto Rohman mengatakan, perombakan kabinet sangat kental dengan nuansa politik pada Pemilu 2024.
“Salah satu figur yang diangkat adalah dari partai politik, yakni Zulkifli Hasan yang notabene adalah Ketua PAN yang merupakan salah satu partai mendeklarasikan Koalisi Indonesia Bersatu dengan Golkar dan PPP,” kata Hermanto, Senin (20/6/2022).
Menteri yang terkena perombakan kabinet adalah Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi yang digantikan dengan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, kemudian Menteri Agraria dan Tata Ruang (ART) Sofyan Djalil digantikan mantan PanglimaTNI Hadi Tjahjanto.
Beberapa alasan yang muncul saat Presiden Joko Widodo melakukan perombakan mentKIBeri terkait kinerja kabinet, banyak problem yang belakangan terjadi di lingkungan kementerian seperti kasus korupsi, tidak sanggupnya mengendalikan harga bahan pokok, bahkan dikaitkan persoalan mafia tanah.
“Namun, ada juga yang mengaitkan perombakan kabinet itu penuh dengan nuansa politik 2024 yang berdampak pada peta politik 2024,” ucap dosen FISIP Unej itu.
Sebelum perombakan kabinet, lanjut dia, gendang politik 2024 sudah mulai ditabuh dengan manuver Partai Golkar, PAN dan PPP yang mendeklarasikan membangun Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) dan dalam hitungan kertas koalisi itu sudah cukup tiket untuk mengusung calon presiden (Capres). “Masalahnya, koalisi itu kesulitan figur representasi kader dari ketiga partai tersebut yang tren elektabilitasnya mumpuni, sehingga memberikan ruang bahwa peta capres yang akan diusung koalisi itu masih cair,” katanya.
Ia mengatakan, kondisi itu menjadikan posisi Presiden Joko Widodo sangat memungkinkan sebagai king maker koalisi itu dan untuk lebih maksimalkan, sehingga Zulkifli Hasan direkrut gabung sebagai menteri dalam kabinet.
Di dalam Koalisi Indonesia Bersatu, lanjutnya, kepentingan di Partai Golkar yang jadi ancaman sekaligus ganjalan salah satunya adalah mengantisipasi pengaruh kelompok Jusuf Kalla yang sejak awal dibaca arah politiknya mendukung Anies Baswedan.
“Maka bisa jadi mengganti Sofyan Djalil yang dipetakan sebagai orang Jusuf Kalla di kabinet adalah isyarat Jokowi untuk memutus peran dan pengaruh Jusuf Kalla untuk andil sebagai king maker,” ujarnya.
Hermanto juga menjelaskan, dari beberapa faktor tersebut menunjukkan bahwa perombakan kabinet menjadikan semakin dinamis politik dan menjadikan muncul manuver tokoh partai menghadapi peta politik 2024. “Namun itu belum final, karena jalan masih panjang dan dinamika politik masih memungkinkan berubah menjelang Pemilu 2024,” ucap pakar politik dan kebijakan publik itu.
KIB Bahas Capres dengan Jokowi
Sementara, Wakil Ketua Umum PPP, Arsul Sani mengatakan, Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) yang digagas Partai Golkar, PAN, dan PPP akan berbicara dengan Presiden Joko Widodo membahas soal sosok calon presiden yang akan diusung koalisi tersebut di 2024. Menurut Arsul, pembicaraan dengan Jokowi itu akan dilakukan terutama terkait keberlanjutan program pemerintah saat ini.
Arsul ingin agar KIB nantinya bisa melanjutkan program-program pemerintah ke depan. “Saya kira sebagai sebuah realitas politik, semua yang turut menentukan dalam konfigurasi politik nasional kita itu pasti akan diajak bicara, tentu pemerintahan pada saat ini, Pak Jokowi, Pak Kyai Ma’ruf Amin sebagai Wapres, tentu KIB akan turut mendengarkan,” kata dia kepada wartawan di kompleks parlemen, Senin (20/6).
Arsul menyebut, hasil pembicaraan tersebut akan diterima sebagai masukan. Namun, ia menyebut setiap partai, termasuk PPP, memiliki otonomi untuk menentukan sosok yang akan diusung di 2024.
“Tetapi, tentu KIB punya sebagai partai politik, juga otonominya sendiri lah,” katanya.
KIB, kata Arsul, saat ini sedang mencari petunjuk untuk menentukan sosok capres untuk Pilpres 2024. Sosok tersebut akan diutamakan dari internal koalisi. Namun, dia mengaku tak mau terburu-buru terkait hal itu.
Saat ini, lanjut Arsul, KIB masih berbicara soal kesamaan visi misi untuk memastikan keberlanjutan program pemerintah. “Saat ini ya setidaknya, itu soal common platform ke depan, mau seperti apa, bagaimana nantinya keberlanjutan antara program-program pembangunan terutama proyek strategis nasional itu akan terus berlanjut,” katanya. (Dikutip dari JawaPos.com/tur)
