PANGKALAN BUN, Kalteng.co – Fiskal regional lingkup wilayah kerja KPPN Pangkalan Bun merupakan seluruh anggaran pendapatan dan belanja pemerintah, baik bersumber dari APBN maupun APBD. Hal ini meliputi lingkup kinerja Kabupaten Kotawaringin Barat, Sukamara dan Kabupaten Lamandau.
Kinerja APBN sampai dengan 31 Agustus 2022, realisasi Pendapatan APBN Lingkup KPPN Pangkalan Bun mencapai Rp2.054,97 miliar atau mengalami kenaikan sebesar Rp742,68 miliar (67 persen, yoy).
Utamanya masih bersumber dari perbaikan kondisi perekonomian sampai dengan Triwulan III yang membaik dan dampak dari naiknya harga pasaran global CPO (komoditas unggulan Pangkalan Bun). Hal ini disampaikan Kepala KPPN Pangkalan Bun Indra Karunia Dewanti, belum lama ini melalui rilis yang disampaikan.
Menurutnya, kenaikan terbesar dari pertumbuhan penerimaan tersebut berasal dari komponen penerimaan perpajakan, yaitu penerimaan PPh yang naik sebesar Rp409,204 miliar (79,55 persen, yoy) dan Bea Keluar yang naik sebesar Rp330,86 miliar (97 persen, yoy).
Peningkatan penerimaan PPh didominasi oleh penerimaan PPh 25/29 Badan akibat harga komoditas sawit yg tinggi tahun 2021, sehingga laporan keuangan tahun 2021 mencatat kenaikan laba, sehingga setoran PPh pasal 25/29 Badan pada tahun 2022 mengalami peningkatan yang tinggi. Sedangkan penerimaan PPN mengalami pertumbuhan yang rendah Rp6,16 miliar (1,29 persen, yoy).
Meskipun terjadi peningkatan setoran PPN yang signifikan sebagai dampak pemulihan ekonomi dengan kegiatan usaha yang sudah mulai membaik, namun mengalami koreksi yang cukup besar dengan pemberian insentif pemerintah berupa restitusi PPN melalui pengembalian pendahuluan. Hal ini dilakukan untuk mendorong kegiatan usaha wajib pajak dalam rangka percepatan pemulihan ekonomi regional.
Penerimaan PBB masih mengalami penurunan sebesar Rp10,66 miliar atau -24,75 persen (yoy) karena SPPT PBB tahun 2022 masih banyak yang belum dibayar. Pajak Lainnya turun sebesar -1,45 persen (yoy) karena penurunan penjualan benda materei akibat kenaikan threshold pengenaan materei. Pada penerimaan Bea Keluar sebesar Rp579,64 miliar didominasi oleh Ekspor CPO dan Turunannya sebesar 82,21 persen.
“Untuk penerimaan bea masuk sebesar Rp0,12 miliar diperoleh dari Impor yang didominasi oleh komoditas ASPAL sebesar 65,85 persen. Untuk realisasi penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sampai akhir Agustus 2022 mencapai Rp24,02 miliar atau mengalami kenaikan Rp7,49 miliar (34,2 persen, yoy) dengan kontribusi terbesar dari KSOP Kumai sebesar 30 persen,” katanya.
Pada sisi lain, realisasi Belanja APBN Lingkup KPPN Pangkalan Bun sampai 31 Agustus 2022 mencapai Rp517,08 miliar. Secara nominal mengalami peningkatan Rp41,23 miliar atau sebesar 18,28 persen (yoy) dari tahun sebelumnya. Kontributor utama peningkatan adalah Belanja Barang yang mencapai Rp80,85 M atau 16,8 persen (yoy) dan Transfer DAK Non Fisik yang naik Rp47,36 miliar atau sebesar 100 persen (yoy).
Secara persentase juga terdapat peningkatan kinerja Belanja APBN dari 51,06 persen (TA 2021) menjadi 57,07 persen (TA 2022). Realisasi Belanja Pemerintah Pusat (K/L) mencapai Rp213,82 miliar.
Secara nominal mengalami kenaikan sebesar 6,2 persen (yoy) dan secara persentase juga meningkat 9,5 persen dari Agustus 2021 sebesar 41,7 persen. Terdapat penurunan nominal dan persentase realisasi belanja modal disebabkan oleh masih adanya blokir pagu belanja modal pada beberapa satuan kerja.
Akselerasi belanja barang dan belanja modal harus terus dilakukan dengan memanfaatkan kondisi pandemi yang mulai kondusif. Untuk realisasi belanja Transfer ke Daerah dan Dana Desa telah mencapai Rp274,12 miliar atau naik 31,29 persen (yoy), dengan kontribusi peningkatan terbesar terdapat pada DAK Non Fisik yang naik sebesar Rp47,36 miliar (100 persen, yoy) akibat adanya penyaluran BOS melalui KPPN di daerah. Penyaluran Dana Desa yang mencapai Rp123,33 miliar (76,45 persen dari pagu 2022) mengalami peningkatan sebesar 5,6 persen (yoy).
“Kami berharap agar pada Tahap I dan BLT triwulan satu sampai triwulan II telah 100 persen salur. Saat ini perlu segera mendorong penyelesaian Tahap II dan BLT Triwulan III, penyaluran DAK Fisik tumbuh 6,5 persen (yoy) yang didorong oleh optimalnya pendaftaran kontrak dan penyaluran Tahap II,” ujarnya.(son)
