PALANGKA RAYA, Kalteng.co – Kalangan DPRD Kalteng mengingatkan kepada Pemprov agar program-program yang telah dibahas dalam Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (RAPDB-P), khususnya menyangkut anggaran tidak dipolitisasi dalam menghadapi politik.
Hal ini disampaikan Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD Kalteng, H. Achmad Rasyid, saat dikonfirmasi Kalteng.co di gedung dewan, Senin (10/10/2022). Menurutnya, anggaran yang masuk dalam RAPBD-P harus bersifat pro rakyat, apalagi masyarakat tengah berusaha bangkit setelah melewati masa Pandemi Covid-19
“Hal seperti ini merupakan permasalahan klasik yang kerap terjadi menjelang Pileg maupun Pilkada. Oleh karena itu, kita menegaskan agar Pemprov Kalteng khususnya Gubernur bisa menentukan hal-hal yang memang harus di prioritaskan dan bersifat pro rakyat. Apalagi masyarakat kita sedang mencoba bangkit setelah melewati Pandemi Covid-19 dalam beberapa tahun terakhir,” ucapnya.
Wakil rakyat dari Dapil IV meliputi DAS Barito ini juga berharap, Pemprov Kalteng bisa melihat dan memperhatikan kondisi masyarakat terutama sektor yang terdampak Pandemi seperti UMKM.
“Pastinya, arah kebijakan pembangunan harus benar-benar di arahkan untuk menangani permasalahan di masyarakat pasca pandemi Covid-19 dan jangan dianggap bahwa permasalahan tersebut adalah hal yang biasa dalam arti ada yang harus di prioritaskan ketimbang memaksanakan pembangunan infrastruktur,” ujarnya.
Kendati demikian, mendekati tahun Politik yakni 2023-2024, Ketua Komisi II DPRD Kalteng yang membidangi Ekonomi dan Sumber Daya Alam (SDA) menegaskan supaya anggaran dan program pemerintah tidak dipolitisasi hanya demi mencari dukungan suara.
“Tidak semua lini harus dipolitisasi, sehingga jangan sampai menggunakan hak dan kewenangan untuk mencari dukungan suara atau pemenangan salah satu Partai Politik. Karena yang terpenting adalah bagaimana kita bisa membantu masyarakat untuk bangkit kembali pasca pandemi Covid-19,” tutupnya.(ina)
