PALANGKA RAYA, Kalteng.co – Bahas mafia tanah bersama Wamen ATR/BPN. Kegiatan digelar Dewan Pimpinan Wilayah Partai Solidaritas Indonesia (DPW PSI) Kalteng, Kamis (22/3/2023) malam.
Bertempat di salah hotel di Jalan Imam Bonjol Palangka Raya itu dihadiri Wakil Menteri (Wamen) ATR/BPN Raja Juli Antono yang juga menjabat Sekretaris Dewan Pembina PSI.
Acara silaturahmi bersama Wamen itu diawali dengan berbuka puasa. Hadir dalam agenda itu, pengurus dan kader PSI baik dari tingkat Wilayah maupun pimpinan Kabupaten/Kota, tokoh masyarakat dan agama, tokoh organisasi kemasyarakatan, tokoh pemuda dan warga koban mafia tanah.
Ketua Harian DPW PSI Kalteng, Rano Rahman mengatakan, kegiatan ini selain sebagai ajang silaturahmi juga merupakan tempat menyerap aspirasi terkait persoalan pertanahan secara umum maupun dari warga yang terdampak oleh mafia tanah,.
“Melalui acara ini, PSI mencoba menjembatani warga dalam menyampaikan aspirasi langsung ke Wakil Menteri ATR BPN terkait permasalahan pertanahan di Kota Palangka Raya dan input dari praktisi hukum yang telah melakukan advokasi beberapa konflik agraria yang terjadi,” katanya.
Sementara itu, dalam sambutannya Ketua DPW PSI Kalteng Pancani Gandrung sangat berterima kasih atas berkenan hadirnya seluruh pihak dalam kegiatan ini.
“PSI siap mengawal kebijakan pemerintah, salah satunya pada persoalan pertanahan yang ada di masyarakat,” tegasnya.
Di waktu yang sama, Wamen ATR/BPN Raja Juli Antoni menyatakan, pihaknya secara khusus dalam paparannya menyampaikan terobosan dan program Kementerian ATR/BPN dalam menyelesaikan sengkarut permasalahan agraria dan memperluas ruang partisipasi publik.
“ATR BPN meningkatkan fungsi kanal-kanal atau saluran aspirasi langsung dari masyarakat, baik melalui saluran langsung aplikasi Lapor dan juga layanan Whatsapp kementrian ATR BPN,” tuturnya.
Raja Juli menyebutkan, penyelesaian pengaduan di tingkat wilayah menjadi bahan evaluasi kinerja internal kementerian termasuk promosi maupun mutasi. Program kementerian ATR / BPN yang tidak kalah penting adalah sertifikasi Rumah Ibadah dan layanan keagamaan lainnya.
“Kami memperjuangkan dan memastikan legalitas tanah, bangunan dan tanah dimana nama Tuhan disebut dan diagungkan harus ada kepastian dalam bentuk sertifikat. Baik masjid, pondok pesantren, gereja, vihara, pura dan yang lainnya kita dorong memiliki kapastian legalitasnya,” tandasnya.
Untuk diketahui, kehadiran Raja Juli Antoni dalam rangka mendampingi kunjungan Menteri Menteri ATR/BPN Hadi Tjahjanto melakukan kunjungan kerja ke Kota Palangka Raya.(oiq)
