KALTENG.CO-Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) Muhammadiyah segera melebarkan sayap organisasinya dalam sektor pertambangan. Hal ini menyusul Ormas NU yang telah terlebih dahulu menerima tawaran dari pemerintah untuk mendapatkan izin usaha pertambangan (IUP).
Sebagai barisan terdepan dalam pengelolaan IUP ini, Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah menunjuk Muhadjir Effendy sebagai Ketua Tim Pengelola Tambang. Dengan dibantu oleh sejumlah tim inti yang rerata bergelar doktor dari berbagai latar bidang akademik.
Keputusan itu diambil setelah Muhammadiyah menggelar konsolidasi nasional terkait tawaran izin usaha pertambangan (IUP) dari pemerintah di Universitas Aisyiyah (Unisa) Jogjakarta, pada 27-28 Juli 2024.
“Menunjuk tim pengelola tambang Muhammadiyah yang terdiri atas Prof. Dr. H. Muhadjir Effendy, M.AP (Ketua),” kata Sekretaris Umum (Sekum) PP Muhammadiyah, Abdul Mu’ti saat membacakan risalah pleno konsolidasi nasional pengelolaan tambang di Unisa Jogjakarta, Minggu (28/7).
PP Muhammadiyah juga menunjuk Muhammad Sayuti, M.Pd., M.Ed., Ph.D. sebagai Sekretaris, dengan anggota Dr. H. Anwar Abbas, M.M., M.Ag., Prof. Hilman Latief, M.A., Ph.D., Dr. H. Agung Danarto, M.Ag., Drs. H. Ahmad Dahlan Rais, M.Hum., Prof. Dr. Bambang Setiaji, M.Si., dan Dr. Arif Budimanta.
“Tim memiliki tugas, wewenang, dan tanggung jawab yang akan ditetapkan kemudian dalam Surat Keputusan PP Muhammadiyah,” ucap Mu’ti.
Mu’ti menekankan, dalam pengelolaan tambang Muhammadiyah berusaha mengembangkan model yang berorientasi pada kesejahteraan dan keadilan sosial, pemberdayaan masyarakat, membangun ekosistem yang ramah lingkungan, riset dan laboratorium pendidikan, serta pembinaan jamaah dan dakwah jamaah.
“Pengembangan tambang oleh Muhammadiyah diusahakan dapat menjadi model usaha not for profit dimana keuntungan usaha dimanfaatkan untuk mendukung dakwah dan amal usaha Muhammadiyah serta masyarakat luas,” ujar Mu’ti.
Sementara, Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir menyadari ada pro dan kontra dari keputusan yang diambil Muhammadiyah ini. Ia menyatakan, adanya tawaran dari pemerintah itu sebelumnya tidak serta merta diterima oleh Muhammadiyah.
“Tawaran pemerintah lewat Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 dan yang kalau kita simak baik di media sosial, di ruang publik itu terus selalu ada pro kontra khusus tentang tambang,” ungkap Haedar Nashir.
Haedar menyatakan, Muhammadiyah menyikapi itu dengan penuh pertimbangan. Sehingga tidak langsung menerima dan juga ditolak.
“Tentu ini punya political will yang baik dari pemerintah, tidak serta merta menerima, tapi juga tidak serta merta langsung menolak. Karena kami selalu punya prinsip menerima, menolak dan melakukan langkah apapun dalam pergerakan Muhammadiyah,” tegas Haedar.
Keputusan ini, lanjut Haedar, ditempuh Muhammadiyah setelah melakukan kajian mendalam. Ia memahami, masalah lingkungan menyangkut nasib masyarakat setempat juga menyangkut pengelolaan tambang ilegal maupun legal turut menjadi pembahasan.
Bahkan, saat Muhammadiyah menggelar konsolidasi nasional ini terdapat segelintir kelompok masyarakat yang melakukan aksi demonstrasi. Ia memastikan, Muhammadiyah menyikapi setiap masukan yang diterima dari masyarakat secara moderat.
“Bahkan ada juga sebagian kecil kelompok yang kemarin demo gitu ya, kami terbiasa dengan baik situasi seperti itu, demo maupun kritik sekeras apa pun, kami sikapi, kami hadapi secara moderat. Begitu juga ada pandangan-pandangan yang pro pandangan-pandangan yang konstruktif dengan berbagai argumen,” urainya. (*/tur)
