KALTENG.CO-Kasus pornografi anak di Indonesia semakin mengkhawatirkan. Data terbaru dari Pusdiknas Polri menunjukkan angka yang sangat memprihatinkan, di mana lebih dari 17% korban pornografi adalah anak di bawah umur.
Lonjakan Kasus yang Mengerikan
Bukan hanya itu, dalam kurun waktu lima tahun terakhir, jumlah insiden pornografi anak secara daring mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Angka ini menunjukkan betapa mudahnya akses anak terhadap konten pornografi dan betapa rentannya mereka menjadi korban.
Data Pusiknas Polri 2024 mencatat, sekitar 17,13 persen dari total 1.410 korban pornografi, pornoaksi, dan eksploitasi seksual berusia di bawah 17 tahun.
Bukan hanya itu, dalam lima tahun terakhir, Direktorat Tindak Pidana Siber Polri mencatat, jumlah insiden pornografi anak secara daring mencapai 7.491.564 insiden
Dampak Negatif yang Mengerikan
Dampak dari pornografi anak sangatlah serius. Selain trauma psikologis, pornografi juga dapat merusak perkembangan otak anak, mengganggu konsentrasi, dan menurunkan motivasi belajar. Bahkan, penelitian menunjukkan bahwa kecanduan pornografi lebih berbahaya daripada kecanduan narkoba.
Akar Masalah dan Solusi Komprehensif
Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan, dan Pemuda Kemenko PMK, Woro Srihastuti Sulistyaningrum, menegaskan bahwa masalah pornografi anak harus ditangani secara komprehensif. Kerja sama lintas sektor menjadi kunci untuk mencegah dan menangani kasus ini.
Beberapa langkah yang perlu dilakukan antara lain:
- Penguatan Literasi Digital: Masyarakat, terutama anak-anak, perlu diberikan edukasi tentang bahaya pornografi dan cara melindungi diri dari konten negatif di internet.
- Peningkatan Pengawasan Orang Tua: Orang tua memiliki peran yang sangat penting dalam melindungi anak dari paparan konten pornografi.
- Penegakan Hukum yang Tegas: Pelaku kejahatan seksual terhadap anak harus diberikan sanksi yang berat.
- Kerjasama Antar Lembaga: Pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan sektor swasta harus bersinergi dalam upaya pencegahan dan penanganan kasus pornografi anak.
Upaya Pemerintah
Pemerintah melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) terus berupaya untuk mengatasi masalah ini. Beberapa upaya yang telah dilakukan antara lain:
- Revisi Peraturan Presiden: Kemen PPPA tengah merevisi peraturan presiden terkait kabupaten/kota layak anak untuk memperkuat perlindungan anak.
- Penguatan Layanan Pengaduan: Tersedianya layanan pengaduan yang mudah diakses sangat penting untuk mendorong korban atau masyarakat melaporkan kasus pornografi anak.
Pentingnya Peran Masyarakat
Selain pemerintah, peran masyarakat sangat penting dalam upaya pencegahan dan penanganan kasus pornografi anak. Setiap individu memiliki tanggung jawab untuk menciptakan lingkungan yang aman bagi anak-anak. (*/tur)
