Kolaborasi Strategis Kendalikan Inflasi dan Percepat Tata Ruang di 2024
PALANGKA RAYA, Kalteng.co – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) menunjukkan komitmennya dalam mendukung kebijakan nasional melalui kehadiran virtual Staf Ahli Gubernur Kalteng Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan, Yuas Elko, pada Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Tahun 2024 dan Pembahasan Percepatan Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR).
Acara ini dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian dari Ruang Rapat Bajakah, Kantor Gubernur Kalteng, Senin (16/12/2024). Dalam sambutannya, Mendagri Tito Karnavian mengungkapkan bahwa inflasi November 2024 mencapai titik terendah sebesar 1,55% secara tahunan (year-on-year) dan 0,30% secara bulanan. Angka ini berada dalam target nasional, yakni 1,5% hingga 3,5%. “Minggu lalu, Bapak Presiden mengapresiasi capaian ini,” ujarnya.
Kalimantan Tengah mencatat inflasi sebesar 1,02%, menjadikannya salah satu dari 10 provinsi dengan inflasi terendah di Indonesia. Provinsi lainnya adalah Bangka Belitung (0,22%), Gorontalo (0,27%), dan DIY (1,14%).
Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, dalam paparannya, memaparkan strategi ketahanan pangan tahun 2025. Kebijakan tersebut mencakup:
1.Intensifikasi dan ekstensifikasi lahan pertanian.
2.Penyediaan sarana pertanian (pupuk, benih, pestisida).
3.Pembangunan infrastruktur pertanian seperti bendungan dan irigasi.
4.Perbaikan rantai distribusi hasil tani.
5.Penguatan cadangan pangan nasional dan program perikanan budidaya.
Zulkifli juga meminta pemerintah daerah segera beradaptasi dan bergerak cepat mendukung program swasembada pangan yang di canangkan Presiden Prabowo Subianto. Selain pengendalian inflasi, Mendagri Tito Karnavian menekankan pentingnya percepatan penyelesaian RTRW dan RDTR. Hal ini di perlukan untuk memastikan kejelasan wilayah administrasi dan perencanaan tata ruang yang terintegrasi.
Senada dengan itu, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, mengungkapkan bahwa 34 provinsi di Indonesia telah menyelesaikan RTRW tingkat provinsi. “Langkah berikutnya adalah mendorong penyelesaian RTRW tingkat kabupaten/kota dan RDTR agar pembangunan lebih terarah,” katanya.
Rakor ini menjadi wujud sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mengatasi tantangan ekonomi, menjaga stabilitas inflasi, dan mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Kalimantan Tengah di harapkan terus menjadi salah satu provinsi yang berkontribusi signifikan dalam mencapai target nasional. (pra)
EDITOR : TOPAN
