PALANGKA RAYA, Kalteng.co – Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Muhammad Syauqie, S.Hut., menggelar pertemuan penting dengan mitra kerjanya di Kantor Dinas Perhubungan Kalimantan Tengah, Selasa (24/12/2024).
Agenda ini bertujuan untuk membahas berbagai isu strategis di sektor transportasi dan infrastruktur, yang menjadi fokus utama Komisi V DPR RI.
Pertemuan tersebut dihadiri oleh sejumlah pejabat penting, di antaranya Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Kelas II Kalimantan Tengah, Kepala Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) Kalimantan Tengah, Kepala Basarnas Kalimantan Tengah, Kepala BMKG, serta Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Tengah.
Kehadiran berbagai pemangku kepentingan ini mencerminkan urgensi dan luasnya lingkup diskusi yang dilakukan.
Dalam sambutannya, Muhammad Syauqie menegaskan, pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mempercepat pembangunan infrastruktur dan pelayanan transportasi di Kalimantan Tengah.
“Kalimantan Tengah memiliki potensi yang luar biasa, namun tantangan geografis dan aksesibilitas harus kita atasi bersama melalui perencanaan dan kerja sama yang matang,” ujar Syauqie.
Salah satu isu utama yang dibahas adalah peningkatan kualitas infrastruktur jalan dan jembatan di wilayah Kalimantan Tengah. Kepala BPJN Kalteng memaparkan rencana strategis terkait pembangunan jalan nasional yang akan menghubungkan kawasan terpencil dengan pusat kota.
“Kami terus berupaya meningkatkan kualitas dan daya tahan infrastruktur jalan untuk mendukung mobilitas masyarakat,” ujarnya.
Tidak hanya itu, Kepala BPTD Kelas II Kalteng menyoroti pentingnya perbaikan fasilitas transportasi darat, termasuk terminal dan stasiun pemberhentian, demi kenyamanan penumpang.
Sementara itu, Kepala Basarnas menekankan pentingnya kesiapan sarana dan prasarana untuk operasi penyelamatan, mengingat Kalimantan Tengah sering menghadapi tantangan bencana seperti banjir.
Kepala BMKG turut memberikan laporan terkait kondisi cuaca dan potensi bencana hidrometeorologi. Informasi ini menjadi masukan penting dalam merancang kebijakan transportasi yang adaptif terhadap perubahan iklim.
Syauqie menutup pertemuan dengan menekankan komitmennya untuk mendorong alokasi anggaran yang memadai dari pemerintah pusat guna mendukung proyek-proyek prioritas di Kalimantan Tengah.
“Ini adalah tanggung jawab bersama. Kami di Komisi V DPR RI akan terus mengawal agar program-program ini terealisasi dengan baik,” tegasnya.
Pertemuan ini diharapkan Syauqie menjadi langkah awal menuju penguatan transportasi dan infrastruktur yang lebih inklusif dan berkelanjutan di Kalimantan Tengah. Kolaborasi lintas sektor ini dinilainya mencerminkan semangat gotong royong dalam menjawab tantangan pembangunan di wilayah yang menjadi bagian penting dari Ibu Kota Negara (IKN) baru. (pra)
EDITOR : TOPAN
