PANGKALAN BUN, Kalteng.co – Dalam rangka transparansi pelaksanaan APBN, KPPN Pangkalan Bun bersama Kemenkeu setempat menggelar konferensi pers terkait kinerja APBN hingga 30 November 2024. Kegiatan daring ini diikuti pimpinan satuan kerja dan pemerintah daerah di Kabupaten Kotawaringin Barat, Lamandau, dan Kabupaten Sukamara.
Kepala KPPN Pangkalan Bun, Edy Santoso, melaporkan, hingga akhir November 2024, realisasi pendapatan APBN mencapai Rp2,547,2 miliar atau 90,4% dari target. Pendapatan tersebut berasal dari penerimaan perpajakan yang dihimpun oleh KPP Pratama dan KPPBC Pangkalan Bun sebesar Rp2,493,4 miliar serta Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp177 miliar. Meski menghadapi tantangan global, pendapatan APBN mengalami kenaikan 4,8% dibandingkan periode yang sama tahun lalu.
“Harga komoditas CPO dan turunannya yang terus membaik menjadi salah satu faktor optimisme pencapaian target pendapatan APBN hingga akhir Desember 2024,” jelas Edy Santoso.
Di sisi belanja, realisasi hingga November 2024 mencapai Rp3,103,3 miliar atau 94,6% dari total pagu. Angka ini mengalami peningkatan sebesar Rp284,2 miliar (10,1% yoy) dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Belanja tersebut terdiri dari:
Belanja Satker K/L: Rp440,6 miliar (80,1% dari pagu), tumbuh 11,4% dibandingkan tahun lalu.
Transfer ke Daerah: Rp2,662,7 miliar (97,6% dari alokasi), dengan Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp1,53 triliun dan Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar Rp546 miliar.
Edy Santoso menegaskan bahwa capaian ini merupakan hasil sinergi dan kolaborasi yang baik antara Kemenkeu dan pemerintah daerah.
“Ini adalah wujud transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan APBN yang terus dilakukan oleh KPPN Pangkalan Bun,” tutupnya.(son)
EDITOR: TOPAN
