ICW Soroti Kasus Korupsi Dana CSR Bank Indonesia: KPK Diminta Bertindak Tegas!
KALTENG.CO-Indonesia Corruption Watch (ICW) menyoroti kasus dugaan korupsi pengelolaan dana corporate social responsibility (CSR) di Bank Indonesia (BI) yang sedang ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). ICW mempertanyakan lambatnya penanganan kasus ini, yang hingga kini belum menetapkan satu pun tersangka.
Lambatnya Penanganan Kasus
Peneliti ICW, Yassar Aulia, menilai bahwa proses hukum yang sedang berjalan sudah terlalu berlarut-larut tanpa adanya penetapan tersangka. Padahal, kasus ini sudah lama ditingkatkan ke tahap penyidikan, yang berarti seharusnya sudah ada minimal dua alat bukti yang cukup.
Kejelasan Tersangka
ICW mendesak KPK untuk segera mengungkap identitas pihak-pihak yang terlibat dalam kasus ini. Menurut Yassar, dengan banyaknya pihak yang telah dipanggil dan upaya penggeledahan yang telah dilakukan, seharusnya petunjuk-petunjuk yang didapatkan oleh penyidik sudah cukup banyak untuk mengidentifikasi tersangka.
Dugaan Keterlibatan Pihak Lain
ICW juga menyoroti adanya pengakuan dari anggota Komisi XI DPR periode 2019–2024 yang menyatakan bahwa dana CSR BI mengalir ke seluruh anggota Komisi XI DPR RI. Oleh karena itu, ICW meminta KPK untuk memverifikasi ada atau tidaknya keterlibatan pihak-pihak lain, seperti politisi, dalam penyalahgunaan dana CSR BI.
Independensi KPK
ICW juga menyoroti dugaan bahwa KPK telah kehilangan independensinya dalam mengusut kasus korupsi yang melibatkan aktor-aktor dengan latar belakang pekerjaan tertentu. Oleh karena itu, ICW meminta KPK untuk bertindak tegas dan transparan dalam menangani kasus ini.
Perpres No. 13 Tahun 2018
ICW juga mengingatkan KPK untuk merujuk pada skema yang telah disediakan oleh Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.
ICW berharap KPK dapat segera menyelesaikan kasus ini dan mengungkap semua pihak yang terlibat. Hal ini penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap KPK dan upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. (*/tur)
