DPRD Katingan Desak Pemda Segera Beri Kepastian Pembayaran TPP: Redam Keresahan ASN!
KASONGAN, Kalteng.co-Isu penundaan pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Katingan terus menjadi sorotan.
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Katingan, Alfriyano, mendesak Pemerintah Daerah (Pemda) Katingan untuk segera memberikan kejelasan dan kepastian terkait hak para Aparatur Sipil Negara (ASN) ini.
Desakan ini muncul setelah Alfriyano mengaku kerap menerima pertanyaan dan keluhan dari kalangan guru dan tenaga kesehatan mengenai status TPP mereka.
Keresahan ASN Akibat Ketidakjelasan TPP
Menurut Alfriyano, ketidakjelasan mengenai pembayaran TPP telah menimbulkan keresahan yang meluas di kalangan ASN. Ia menegaskan bahwa TPP adalah salah satu hak pegawai yang harus dipenuhi, dan penundaan tanpa informasi yang transparan dapat berdampak negatif pada kinerja dan stabilitas pemerintahan daerah.
“Kami membutuhkan ketegasan dan kepastian untuk para pegawai ini, karena bagaimanapun juga itu bagian dari salah satu hak mereka,” tegas politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Pemerintah Kabupaten Katingan pada Selasa (17/6/2025).
Pernyataan ini menunjukkan urgensi masalah dan perlunya respons cepat dari Pemda.
Dampak Ekonomi dan Kinerja Pegawai Terancam
Lebih lanjut, Alfriyano menyoroti potensi dampak serius dari ketidakpastian ini terhadap kondisi ekonomi para pegawai. Ia mengungkapkan kekhawatirannya bahwa sebagian pegawai mungkin sangat mengandalkan TPP untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari atau bahkan untuk membayar cicilan pinjaman bank.
“Kita tidak mengetahui keadaan perekonomian para pegawai kita di daerah ini. Apakah gaji mereka habis oleh kredit di bank,” ujarnya, menggambarkan betapa vitalnya TPP bagi stabilitas finansial banyak ASN.
Mantan anggota Polri ini juga menambahkan bahwa jika situasi penundaan pembayaran TPP ini berlarut-larut, ada kekhawatiran besar bahwa pegawai akan terpaksa meninggalkan tugas demi memenuhi kebutuhan dasar mereka. Hal ini tentu akan berdampak pada kualitas layanan publik dan jalannya roda pemerintahan.
Harapan: Transparansi dan Solusi Konkret dari Pemda Katingan
Oleh karena itu, Alfriyano berharap Pemda Katingan dapat segera memberikan penjelasan yang transparan dan solusi konkret terkait pembayaran TPP ini. Transparansi dan komunikasi yang efektif diharapkan dapat meredam kekhawatiran para pegawai serta menjaga iklim kerja yang kondusif di lingkungan pemerintahan Kabupaten Katingan.
“Transparansi dan komunikasi yang efektif diharapkan dapat meredam kekhawatiran para pegawai serta menjaga iklim kerja yang kondusif di lingkungan pemerintahan Kabupaten Katingan,” tandasnya.
Dengan langkah cepat dan solusi yang jelas, Pemda Katingan diharapkan dapat mengembalikan kepercayaan dan menjaga semangat kerja para ASN demi pelayanan publik yang optimal. (eri)
