Gubernur Agustiar Sabran Tegaskan Komitmen Pemerataan Pembangunan di Seluruh Wilayah Kalteng
PALANGKA RAYA, Kalteng.co – Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng), H. Agustiar Sabran, menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Kalteng berkomitmen kuat untuk mewujudkan pembangunan yang berkeadilan dan merata hingga ke pelosok desa. Penegasan ini di sampaikannya dalam agenda Hasupa Hasundau bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan masyarakat Kabupaten Gunung Mas, Sabtu (21/6/2025).
Dalam kesempatan tersebut, Gubernur menyampaikan bahwa setiap kabupaten dan kota di Kalimantan Tengah akan mendapatkan alokasi anggaran pembangunan tahunan yang signifikan, berkisar antara Rp125 miliar hingga Rp150 miliar.
Dana tersebut akan di fokuskan untuk membiayai sektor-sektor strategis, seperti pendidikan, kesehatan, serta layanan dasar lainnya, di luar dana desa yang saat ini telah mencapai Rp250 juta hingga Rp500 juta per desa. “Kami tidak ingin pembangunan hanya terpusat di kota-kota besar. Keadilan pembangunan harus menyentuh masyarakat desa, terutama mereka yang berada di wilayah pedalaman,” kata Gubernur.
Ia menekankan, anggaran tersebut didistribusikan secara adil dan tidak berpihak pada wilayah tertentu. Menurutnya, prinsip pemerataan menjadi pondasi penting dalam menghapus ketimpangan pembangunan antarwilayah.
Visi Kita Jelas, Tidak Boleh Ada Lagi Anak-Anak Di Kalteng
“Kami ingin memastikan seluruh masyarakat, termasuk yang berada di daerah terpencil dan kurang mampu, dapat menikmati akses terhadap layanan publik yang layak dan berkualitas,” ujarnya.
Lebih lanjut, Gubernur juga menyinggung arah pembangunan jangka panjang Kalteng yang akan di dorong melalui program unggulan daerah, yakni Huma Betang Sejahtera. Program ini, jelasnya, di sinergikan dengan Asta Cita Presiden RI yang meliputi penguatan ekonomi lokal, penyediaan makanan bergizi gratis, serta pemberdayaan koperasi melalui Koperasi Merah Putih.
“Visi kita jelas, tidak boleh ada lagi anak-anak di Kalteng yang putus sekolah, tidak bisa melanjutkan kuliah, atau tidak bisa berobat hanya karena faktor ekonomi,” tegas Agustiar. Ia berharap, kebijakan ini menjadi solusi konkret dalam menekan angka kesenjangan sosial dan memperkuat kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh, terutama mereka yang tinggal di wilayah terpencil dan tertinggal. (pra)
EDITOR : TOPAN
