MUARA TEWEH,Kalteng.co – Pemerintah Kabupaten Barito Utara mengadakan Rapat Koordinasi (Rakor) Pemantauan dan Pengawasan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Tahun 2025 pasca putusan MK Nomor 313/PHPU.BUP-XXIII/2025 di Ruang Rapat Setda Lantai I, Senin (5/8/2025).
Pj Bupati Barito Utara, Indra Gunawan, SE, MPA menyampaikan, Pemkab Barito Utara melalui koordinasi seluruh lintas sektor yang terlibat telah mempersiapkan secara baik tahapan PSU Pilkada Tahun 2025 yang akan diselenggarakan pada tanggal 6 Agustus 2025.
Indra menekankan pentingnya netralitas aparatur sipil negara serta keterlibatan aktif seluruh pemangku kepentingan dalam menjaga stabilitas dan keamanan daerah selama proses PSU berlangsung. Ia mengingatkan bahwa sinergi lintas sektor sangat penting guna mendukung kelancaran tahapan pemilu ulang tersebut.
“Pemkab Barito Utara bersama seluruh jajaran stakeholder terkait, baik KPUD, Bawaslu, TNI, Polri, Kejaksaan, serta seluruh jajaran terkait, selalu melakukan koordinasi dalam persiapan PSU Tahun 2025 di Kabupaten Barito Utara. Dengan melakukan koordinasi antar stakeholder terkait, terlebih didukung oleh Kemendagri bersama Kemenko Polkam, diharapkan PSU Pilkada Tahun 2025 di Barito Utara dapat berjalan dengan baik,” ujar Indra Gunawan.
Ketua Tim Pemantau PSU, Letjen TNI (Purn) Yoedhi Swastanto, yang merupakan Staf Khusus Kemenko Polkam, menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran terkait atas persiapan yang dinilainya sudah cukup matang oleh seluruh stakeholder terkait.
“Melalui rapat koordinasi yang kita laksanakan ini, saya memberikan apresiasi yang tinggi kepada seluruh jajaran yang terlibat yang telah mempersiapkan pelaksanaan PSU Pilkada Tahun 2025 pasca putusan MK. Harapan kita bersama, PSU akan terlaksana dengan baik, aman, tertib, dan lancar sesuai dengan regulasi hukum yang berlaku,” tutup Yoedhi Swastanto.
Perwakilan dari Kemendagri, Drs. Syarmadani, menyampaikan bahwa pengawasan yang ketat serta dukungan penuh dari pemerintah daerah menjadi kunci utama untuk menjamin terselenggaranya proses demokrasi sesuai asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
Kegiatan ini dilanjutkan dengan paparan dari masing-masing stakeholder terkait pemantauan PSU Tahun 2025 di Kabupaten Barito Utara. Paparan diawali oleh Pj Bupati Indra Gunawan, Kapolres AKBP Singgih Febiyanto, SIK, perwakilan Dandim 1013/Muara Teweh, Ketua KPU, dan Ketua Bawaslu Kabupaten Barito Utara.
“Rakor ini merupakan bagian dari upaya intensif Pemerintah Kabupaten Barito Utara dan pemerintah pusat dalam menyukseskan PSU, sebagaimana diamanatkan dalam putusan Mahkamah Konstitusi,” harapnya.
Harapannya, PSU di Barito Utara dapat berjalan dengan tertib dan mencerminkan kehendak rakyat secara utuh, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Rakor ini dihadiri oleh sejumlah tokoh penting, antara lain Penjabat Bupati Barito Utara Indra Gunawan, jajaran Forkopimda, perwakilan dari Kementerian Dalam Negeri, Ketua KPUD, Ketua Bawaslu, TNI, Polri, Ketua PWI, serta tamu undangan lainnya.
Hadir pula Staf Khusus Kemenko Polkam Letjen TNI (Purn) Yoedhi Swastanto (Bidang Pertahanan), Prof. Dr. Imron Cottan (Bidang Luar Negeri), Irjen Pol. Arradina Zessa Devy (Bidang Intelijen, Aktivis, dan Pergerakan), serta Direktur Politik Dalam Negeri Kemendagri, Drs. Syarmadani.(pra)
EDITOR:TOPAN
