Pemprov Kalteng Cari Terobosan Hadapi Pemotongan Dana Transfer Pusat

PALANGKA RAYA, Kalteng.co – Pemangkasan Transfer ke Daerah (TKD) oleh pemerintah pusat menjadi tantangan tersendiri bagi Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Pemprov Kalteng). Kondisi ini memaksa daerah untuk semakin kreatif dalam menggali potensi pendapatan asli daerah (PAD). Wakil Gubernur Kalteng, H. Edy Pratowo, menegaskan bahwa isu kemandirian fiskal menjadi perhatian serius. Hal ini juga menjadi pembahasan utama dalam pertemuan antara Kementerian Dalam Negeri bersama Komisi II DPR RI.

“Dalam forum itu kita bisa melihat jelas perbedaan kondisi fiskal antarwilayah. Ada daerah yang sudah kuat dan mandiri, tetapi ada juga yang masih sangat bergantung pada pusat. Itu menjadi bahan evaluasi bagi kita di Kalteng,” ucap Edy usai menghadiri rapat di Kantor DPRD Kalteng, Selasa (2/9/2025). Menurut Edy, Kalimantan Tengah sebenarnya memiliki peluang besar untuk memperkuat fiskal daerah. Potensi itu berada pada sektor unggulan seperti perkebunan, pertambangan, dan kehutanan. Namun, sebagian masih belum tergarap secara optimal.

“Pajak permukaan air, air bawah tanah, kendaraan bermotor hingga alat berat bisa menjadi sumber yang mendukung PAD. Tantangannya adalah bagaimana kita mengelola dan mengoptimalkannya,” jelasnya. Ia juga menyoroti ketidakstabilan dana bagi hasil dari pemerintah pusat. Pada 2023, Kalteng menerima lebih dari Rp600 miliar, namun pada 2024 angkanya anjlok hingga sekitar Rp300 miliar.

“Kalau hanya bergantung pada dana bagi hasil, kita sulit menjaga konsistensi pembangunan. Karena itu daerah harus aktif menciptakan sumber pendapatan baru,” tegas Edy. Pemprov Kalteng berharap upaya memperkuat pajak daerah dapat menjadi solusi menghadapi tekanan fiskal tanpa mengganggu jalannya pembangunan maupun pelayanan publik kepada masyarakat. (pra)

EDITOR: TOPAN