KALTENG.CO-Gelombang serangan udara Israel terus meluas di Jalur Gaza. Pada hari Sabtu (7/9/2025), sebuah gedung bertingkat tinggi di Gaza City menjadi target terbaru.
Serangan ini terjadi di tengah perintah mendesak dari militer Israel yang memerintahkan penduduk untuk mengungsi ke “zona kemanusiaan” di wilayah selatan. Namun, insiden ini memicu pertanyaan baru tentang klaim perlindungan warga sipil yang terus digaungkan.
Perbedaan Klaim: Markas Hamas atau Tempat Tinggal Pengungsi?
Israel Defense Forces (IDF) mengeluarkan pernyataan resmi yang menyebutkan bahwa gedung tersebut digunakan oleh Hamas sebagai pusat aktivitas intelijen dan pos pengamatan. Klaim IDF ini bertujuan untuk memantau pergerakan pasukannya di wilayah tersebut.
Menurut pernyataan yang dikutip oleh Politico, IDF mengklaim telah melakukan “langkah mitigasi” untuk meminimalkan korban jiwa sebelum serangan dilancarkan.
Namun, laporan dari media lain, termasuk France 24, menyajikan narasi yang sangat berbeda. Kesaksian dari warga lokal menyebutkan bahwa bangunan itu berfungsi sebagai tempat tinggal bagi keluarga-keluarga pengungsi. Serangan ini juga terjadi hanya sehari setelah menara lain di Gaza City dihancurkan, menambah daftar panjang bangunan yang diratakan sejak operasi militer Israel dimulai.
‘Zona Aman’ yang Tidak Aman
Perintah evakuasi militer Israel mengarahkan warga sipil ke Al-Mawasi, sebuah wilayah di pesisir selatan Gaza yang diklaim sebagai ‘zona aman’. Namun, laporan-laporan di lapangan menunjukkan bahwa lokasi ini berulang kali menjadi target serangan. Kondisi ini memperkuat kritik dari komunitas internasional, yang menilai strategi militer Israel tidak memberikan jaminan perlindungan nyata bagi warga sipil yang terjebak di zona konflik.
Sejak hari Kamis lalu, Israel telah mengumumkan klaim penguasaan 40% wilayah Gaza City dan berencana untuk memperluas operasinya “secara lebih intensif”. Langkah ini dipandang sebagai upaya untuk merebut kota terbesar di Jalur Gaza, meskipun risiko korban sipil massal terus meningkat.
Korban Sipil Terus Meningkat, Kecaman Internasional Menguat
Konflik yang berawal dari serangan Hamas pada 7 Oktober 2023, yang menewaskan 1.200 warga Israel dan menyandera 251 lainnya, telah memicu operasi militer yang menyebabkan lonjakan drastis pada jumlah korban sipil di Gaza. Hingga akhir Agustus 2025, data PBB yang bersumber dari Kementerian Kesehatan Gaza mencatat lebih dari 63.500 warga Palestina tewas, dengan hampir 10.000 di antaranya adalah perempuan dan 18.000 adalah anak-anak.
Serangan terbaru ini memicu gelombang kecaman yang lebih keras. Tamara Alrifai, juru bicara badan PBB untuk pengungsi Palestina, mengecam penghancuran gedung-gedung bertingkat sebagai bagian dari “kampanye berkelanjutan untuk meratakan seluruh lingkungan, menghapus keluarga, dan memusnahkan kehidupan.”
Peringatan juga datang dari Hadja Lahbib, Komisaris Manajemen Krisis Uni Eropa, yang memperingatkan bahwa pengambilalihan penuh Gaza City akan membawa “bencana besar,” termasuk korban massal, runtuhnya layanan publik, dan risiko tinggi bagi para sandera.
Kecaman paling tajam datang dari Teresa Ribera, Wakil Presiden Eksekutif Komisi Eropa, yang secara terbuka menyebut tindakan Israel sebagai genosida.
Meskipun Komisi Eropa kemudian berusaha menjauhkan diri dari pernyataan tersebut, komentar tersebut mencerminkan eskalasi kekhawatiran dan ketegangan di kalangan diplomatik global terhadap situasi di Gaza. (*/tur)
