Tito Karnavian: Harga Beras Mulai Terkendali Berkat Sinergi Pemda dan Pusat
JAKARTA, Kalteng.co – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian memberikan apresiasi kepada pemerintah daerah (Pemda) dan berbagai pihak terkait yang berhasil menekan kenaikan harga beras di banyak wilayah. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pada minggu pertama September 2025, jumlah daerah yang mengalami kenaikan harga beras turun signifikan menjadi 100 daerah, dari sebelumnya 214 daerah pada minggu keempat Agustus 2025.
Menurut Tito, tren positif ini menunjukkan bahwa langkah-langkah pengendalian inflasi yang dilakukan Pemda bersama kementerian/lembaga berjalan efektif. “Ini intervensi yang bagus,” ujarnya dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang digelar secara hybrid dari Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP) Kemendagri, Jakarta, Senin (8/9/2025).
Tak hanya itu, Tito juga menyoroti meningkatnya jumlah daerah yang berhasil menurunkan harga beras. Jika pada akhir Agustus hanya 58 daerah yang mencatat penurunan, pada awal September jumlahnya melonjak menjadi 105 daerah.
Ia menegaskan, capaian tersebut tidak lepas dari upaya bersama Pemda yang fokus pada daerah-daerah dengan lonjakan harga tinggi. Salah satu langkah efektif adalah gerakan pasar murah melalui penyaluran beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) yang dikelola Perum Bulog.
Kemendagri, lanjut Tito, akan terus mengawal pelaksanaan program ini. Bahkan, pihaknya mencatat daerah yang belum menjalankan pasar murah untuk segera diberi dorongan. “Gerakan ini penting untuk stabilisasi pangan, terutama beras, demi kepentingan rakyat kecil,” tegasnya.
Rapat koordinasi tersebut juga menghadirkan sejumlah pejabat lintas sektor, antara lain Menko Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti, Plt. Deputi II Bidang Perekonomian dan Pangan KSP Edy Priyono, serta Dirjen Perumahan Perdesaan Kementerian PKP Imran. Selain itu, sejumlah narasumber dari kementerian dan lembaga lain turut bergabung secara virtual, bersama jajaran Pemda dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda). (pra)
EDITOR: TOPAN




