Mendagri Tito Karnavian Tekankan Pentingnya Peran Pemda Dorong Produktivitas Nasional
JAKARTA, Kalteng.co – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menegaskan pentingnya peran pemerintah daerah (Pemda) dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan peningkatan produktivitas nasional. Menurutnya, dengan sistem pemerintahan semi-desentralisasi, daerah memiliki kewenangan besar untuk mengelola urusan pemerintahan konkuren, sehingga kontribusinya sangat menentukan keberhasilan pembangunan nasional.
“Kalau pusat saja yang bekerja tanpa di dorong oleh mesin daerah yang juga bekerja penuh, hasilnya tentu tidak akan maksimal,” ujar Tito saat Peluncuran Dokumen Master Plan Produktivitas Nasional 2025–2029 di Kantor Kementerian PPN/Bappenas, Jakarta, Selasa (7/10/2025).
Tito menjelaskan bahwa dokumen tersebut akan menjadi pedoman penting bagi Kementerian Dalam Negeri dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kinerja Pemda. Ia mengapresiasi langkah Bappenas bersama para pemangku kepentingan yang telah menyusun cetak biru peningkatan produktivitas nasional.
“Dokumen ini akan menjadi acuan bersama bagi seluruh kementerian/lembaga, termasuk pemerintah daerah dalam merancang kebijakan pembangunan yang lebih produktif dan efisien,” tambahnya.
Mendagri menyampaikan bahwa Kemendagri terus mendorong Pemda untuk melakukan efisiensi dan optimalisasi belanja agar penggunaan anggaran lebih tepat sasaran dan tidak terjadi pemborosan. Ia mencontohkan langkah Kabupaten Lahat yang berhasil mengalihkan anggaran efisiensi untuk membangun sistem irigasi pertanian, yang terbukti lebih bermanfaat bagi masyarakat dan perekonomian lokal.
Digitalisasi Sistem Pajak Dan Retribusi Menjadi Langkah Strategis
Selain itu, pengendalian inflasi juga menjadi prioritas. Melalui rapat koordinasi mingguan bersama kementerian dan lembaga terkait, Kemendagri memantau secara rutin kondisi inflasi di daerah. “Kami sudah hampir tiga tahun secara konsisten memimpin rapat pengendalian inflasi daerah. Berdasarkan Perpres, Mendagri di tunjuk sebagai koordinator tim pengendali inflasi daerah,” jelasnya.
Pemerintah menargetkan inflasi nasional berada di kisaran 2,5 persen ±1 persen, yang di nilai ideal bagi produsen maupun konsumen. Berdasarkan data BPS per 1 Oktober 2025, inflasi year-on-year (September 2025 terhadap September 2024) tercatat sebesar 2,65 persen.
Tito juga mengingatkan pentingnya inovasi dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tanpa membebani masyarakat kecil. Menurutnya, digitalisasi sistem pajak dan retribusi menjadi langkah strategis untuk memastikan seluruh penerimaan daerah tercatat secara transparan dan akuntabel.
“Digitalisasi penerimaan daerah akan menjadi fondasi utama penerapan e-government berbasis data kependudukan. Dukcapil Kemendagri telah mencakup hampir seluruh penduduk Indonesia dan siap menjadi platform utama e-government nasional,” tegasnya.
Dalam kesempatan tersebut, Mendagri juga mendorong Pemda untuk memanfaatkan berbagai Program Strategis Nasional (PSN) yang di laksanakan di wilayahnya masing-masing. Ia menilai, program berbasis kerakyatan yang di canangkan Presiden memiliki dampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. “Kalau PSN di laksanakan dan di eksekusi dengan baik, pasti akan berdampak besar bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat,” ungkapnya.
Tito Mendorong Pemda Untuk Memperkuat Hilirisasi
Tito turut menekankan pentingnya peran sektor swasta dalam menggerakkan ekonomi lokal. Karena itu, Pemda di minta terus meningkatkan kemudahan berusaha melalui pelayanan perizinan terpadu. “Melalui Mal Pelayanan Publik (MPP), seluruh dinas dan lembaga dapat terintegrasi secara digital, sehingga proses perizinan menjadi cepat, transparan, dan efisien,” ujarnya.
Lebih lanjut, Mendagri menyoroti peran Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sebagai tulang punggung ekonomi daerah. Ia mencontohkan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) yang tetap bertahan di masa pandemi berkat kekuatan UMKM lokal.
Di sisi lain, Tito mendorong Pemda untuk memperkuat hilirisasi sektor pertanian, perkebunan, dan perikanan, agar Indonesia tidak terus bergantung pada ekspor bahan mentah. Ia menilai langkah Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau yang berhasil membuka kerja sama ekspor produk pangan ke Singapura merupakan contoh inovasi yang patut di tiru.
“Inovasi semacam ini tidak hanya menambah PAD, tapi juga menciptakan lapangan kerja baru dan memperluas pasar produk lokal,” katanya.
Sebagai bentuk dukungan terhadap peningkatan kinerja dan produktivitas, Mendagri mengusulkan pembentukan Productivity Award bagi pemerintah daerah berprestasi yang di sertai insentif keuangan.
“Penghargaan ini akan menjadi motivasi bagi daerah untuk terus berinovasi dan meningkatkan produktivitas, demi kemajuan bersama bangsa,” pungkasnya. (pra)
EDITOR: TOPAN
