Krisis Tenaga Kesehatan di Desa, DPRD Murung Raya Desak Pemerintah Segera Bertindak
PURUK CAHU, Kalteng.co – Di balik semangat pemerataan pembangunan, akses layanan kesehatan yang layak bagi masyarakat pedesaan di Kabupaten Murung Raya masih menyisakan pekerjaan rumah besar.
Anggota DPRD Murung Raya, Mariyanto, mengungkapkan keprihatinannya atas minimnya tenaga kesehatan (nakes) di sejumlah desa, bahkan ada yang sama sekali belum memiliki nakes tetap.
Dalam keterangannya, Mariyanto menegaskan bahwa krisis tenaga kesehatan di desa bukan sekadar masalah administratif, melainkan menyangkut hak dasar warga atas layanan kesehatan yang layak. Ia menilai, pembangunan fasilitas kesehatan akan sia-sia tanpa kehadiran sumber daya manusia yang kompeten untuk mengoperasikannya.
“Sektor kesehatan tidak cukup dengan bangunan dan alat medis. Tanpa SDM yang memadai, semua itu tidak bisa memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat,” tegas politisi dari Fraksi PDIP ini, pada Selasa (26/8/2025).
Ia mengungkapkan bahwa persoalan kekurangan tenaga medis ini sering kali muncul dalam berbagai reses dan dialog warga. Banyak masyarakat pedesaan mengeluhkan sulitnya mendapatkan akses pertolongan medis cepat karena ketiadaan perawat atau bidan di wilayah mereka.
“Ini bukan keluhan baru. Hampir setiap reses, kami mendengar cerita yang sama dari masyarakat desa. Maka sudah saatnya masalah ini tidak lagi sekadar dicatat, tapi ditindaklanjuti secara konkret,” ujarnya.
Menurut Mariyanto, dampak dari ketimpangan distribusi nakes terasa langsung dalam penanganan berbagai masalah kesehatan, seperti stunting, gizi buruk, hingga penyakit kronis yang tidak tertangani dengan baik. Ia pun meminta pemerintah daerah untuk tidak menunda lagi upaya pemenuhan SDM kesehatan, terutama di wilayah terpencil.
“Pemerintah harus hadir dengan solusi. Jangan biarkan pelayanan kesehatan menjadi mewah di desa. Kita bicara tentang nyawa, tentang kualitas hidup,” katanya.
Lebih lanjut, Mariyanto menegaskan bahwa pemenuhan tenaga kesehatan adalah kewajiban moral dan konstitusional pemerintah daerah, seiring dengan komitmen pembangunan manusia yang merata.
“Kesehatan adalah sektor vital yang langsung bersentuhan dengan rakyat. Keadilan pelayanan harus hadir, bukan hanya di kota, tapi sampai ke pelosok,” tutupnya. (oiq)
EDITOR: TOPAN
