PALANGKA RAYA,Kalteng.co – Kalangan DPRD Kalteng meminta Pemprov untuk melakukan evaluasi terhadap 2 Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), yakni PT Jamkrida Kalteng dan PT Banama Tingang Makmur (BTM), yang dinilai belum mampu berkontribusi terhadap pembangunan daerah.
Hal ini disampaikan Ketua Komisi I DPRD Kalteng yang membidangi Hukum dan Pemerintahan, H. Muhajirin, usai menggelar rapat evaluasi terkait pemangkasan Dana Transfer ke Daerah (TKD) oleh pemerintah pusat yang menyebabkan struktur anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) tahun 2026, di gedung dewan, belum lama ini.
“Padahal kedua BUMD tersebut, sudah berumur cukup lama, namun hingga kini perkembangannya masih belum jelas, bahkan belum mampu berkontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui deviden yang dihasilkan. Sehingga kita minta Pemprov Kalteng segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap dua BUMD,
Wakil Rakyat dari Dapil V meliputi Kabupaten Kapuas dan Pulang Pisau (Pulpis) ini juga mengatakan bahwa selama ini hanya PT Bank Kalteng yang memberikan kontribusi nyata pada PAD. Sedangkan PT Jamkrida dan PT BTM lebih banyak mengandalkan penyertaan modal dari pemerintah daerah.
“Penyertaan modal itu paling-paling hanya cukup untuk membayar gaji pegawai dan biaya operasional mereka saja, belum mampu menghasilkan deviden yang bisa menopang APBD kita. Sedangkan Dua lembaga BUMD ini, mohon maaf, seperti hidup segan mati tak mau. Disubsidi habis-habisan, tapi hasilnya tidak terlihat, kontribusinya terhadap PAD pun belum jelas,” ujarnya.
Kendati demikian, Komisi I DPRD Kalteng mengharapkan seluruh lembaga daerah mampu menjadi sumber pendapatan, bukan justru menambah beban keuangan daerah, sehingga pihaknya menyarankan agar pengelolaan perhotelan (Hotel Dandang Tingang), dibawah naungan PT BTM diserahkan kepada pihak swasta untuk meningkatkan profesionalisme dalam pengelolaannya, sehingga mampu bergerak maju dan meningkatkan keuntungan.
“Perusahaan daerah seharusnya fokus pada sektor yang benar-benar bisa menghasilkan uang, misalnya pabrik mini pengolahan Crude Palam Oil (CPO) dan beberapa bidang usaha lainnya,” pungkas politisi dari Partai Demokrat ini. (Ina)
EDITOR: TOPAN
