SAMPIT, Kalteng.co – Krisis distribusi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jenis solar di Kota Sampit, Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), menyingkap realitas lapangan yang jauh dari asas keadilan: pungutan liar, dominasi oknum tak bertanggung jawab, dan dugaan pembiaran oleh pihak berwenang.
Masalah antrean panjang di hampir seluruh SPBU bukan sekadar akibat tingginya permintaan. Menurut Anggota DPRD Kotim, SP Lumban Gaol, akar persoalan justru terletak pada lemahnya pengawasan dan praktik pungli yang diduga melibatkan pihak-pihak tertentu yang seharusnya menjaga ketertiban.
“SPBU-SPBU ini bukan lagi tempat distribusi resmi, tapi ladang pungli. Solar bersubsidi dikendalikan oleh orang-orang yang mengaku tukang parkir, padahal perannya mirip preman. Mereka atur antrean dan tentukan siapa yang dapat solar duluan,” ujar Gaol, Kamis (16/10/2025).
Temuan di lapangan menyebutkan bahwa setiap SPBU bisa memiliki tiga hingga empat orang ‘pengatur antrean’. Para sopir angkutan barang dan logistik terpaksa membayar antara Rp150 ribu hingga Rp200 ribu agar tak perlu mengantre berjam-jam.
Kondisi ini, lanjut Gaol, bukan hal baru. “Setiap kali kami turun ke daerah, keluhan ini selalu muncul, terutama dari sopir-sopir di Kecamatan Ketapang. Tapi sejauh ini belum ada tindakan nyata dari pemerintah maupun aparat penegak hukum,” ucap politisi dari Partai Demokrat tersebut.
Lebih mengkhawatirkan, praktik pungli yang mengakar ini diduga kuat mendapat perlindungan dari oknum aparat.
“Informasinya, selama para pengatur ini rutin menyetor, aktivitas mereka aman. Kalau pun pernah ditertibkan, biasanya karena ada masalah dengan setoran. Ini mencederai kepercayaan masyarakat,” tegas Gaol.
Ia menilai ketimpangan dalam distribusi BBM subsidi menciptakan ekosistem ekonomi jalanan yang merugikan banyak pihak. Sopir angkutan yang menggantungkan hidup dari jalan raya menjadi korban sistem yang carut-marut.
“Bagaimana mungkin distribusi BBM bisa adil kalau aksesnya diperdagangkan di lapangan? Ini harus dihentikan. Pemerintah daerah dan APH tak bisa lagi tinggal diam,” ujarnya.
Gaol menuntut adanya audit menyeluruh terhadap distribusi BBM bersubsidi di wilayah Kotim, termasuk evaluasi peran SPBU dan keterlibatan oknum dalam praktik-praktik menyimpang.
“Kalau perlu, bentuk tim khusus. Jangan tunggu viral dulu baru gerak. Tugas pemerintah adalah menjamin BBM subsidi sampai ke mereka yang berhak, bukan dikuasai mafia antrean,” pungkasnya. (oiq)
EDITOR: TOPAN
