DPRD Kotim Desak Pembenahan Pelayanan RSUD dr. Murjani Sampit

SAMPIT, Kalteng.co – Fraksi Partai Golkar DPRD Kotawaringin Timur (Kotim) menyoroti masih rendahnya kualitas pelayanan kesehatan di daerah, khususnya di RSUD dr. Murjani Sampit, yang dinilai belum menunjukkan perbaikan berarti meski berbagai keluhan terus disampaikan masyarakat.

Ketua Fraksi Golkar DPRD Kotim, Abdul Kadir menegaskan, perlunya langkah konkret dari pemerintah daerah bersama pihak manajemen rumah sakit untuk memperbaiki sistem pelayanan dan menambah tenaga dokter spesialis agar kebutuhan medis masyarakat dapat terpenuhi secara optimal.

“Masalah ini sudah berlangsung lama dan belum menunjukkan perubahan berarti. Ini bukan lagi sekadar kendala teknis, melainkan mencerminkan lemahnya tata kelola pelayanan publik di bidang kesehatan,” ujar Abdul Kadir, Selasa (11/11/2025).

Ia menjelaskan, kondisi tersebut menyebabkan banyak pasien dari Kotim harus dirujuk ke rumah sakit di Palangka Raya karena keterbatasan fasilitas dan tenaga medis di daerah sendiri. Padahal, Kotawaringin Timur merupakan kabupaten dengan jumlah penduduk terbesar di Kalimantan Tengah, sehingga seharusnya memiliki layanan kesehatan yang lebih lengkap dan modern.

“Sudah saatnya pemerintah daerah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap manajemen RSUD dr. Murjani. Jangan hanya terfokus pada pembangunan fisik yang megah, tetapi abai terhadap kualitas pelayanan dan ketersediaan tenaga medis,” imbuhnya.

Lebih lanjut, Fraksi Partai Golkar mendorong agar Pemerintah Kabupaten Kotim tidak lagi mengulang pola kebijakan lama yang terbukti tidak efektif, melainkan melakukan terobosan nyata untuk memperbaiki sistem layanan kesehatan secara menyeluruh dan berkelanjutan.

Abdul Kadir menilai, pelayanan publik yang baik harus dimulai dari ketersediaan fasilitas medis yang memadai serta tenaga profesional yang kompeten dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

“Masyarakat membutuhkan pelayanan yang cepat, manusiawi, dan profesional. Jangan sampai rumah sakit hanya menjadi simbol kebanggaan daerah, tetapi gagal memberikan pelayanan terbaik bagi warganya,” tegasnya.

Ia berharap, sektor kesehatan menjadi prioritas utama pemerintah daerah ke depan, karena menyangkut hajat hidup masyarakat secara langsung.

“Pelayanan kesehatan adalah hak dasar warga, dan negara wajib hadir memastikan hak itu terpenuhi,” pungkasnya. (oiq) EDITOR: TOPAN