APBD Turun, Wali Kota Palangka Raya Pastikan Hak ASN Tetap Utuh Tanpa Pemotongan
PALANGKA RAYA, Kalteng.co – Menghadapi dinamika fiskal tahun 2026, Pemko Palangka Raya memastikan stabilitas kesejahteraan aparatur sipil negara (ASN) tetap menjadi prioritas utama.
Meski proyeksi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun depan disebut akan mengalami penurunan akibat berkurangnya dana transfer dari pusat. Wali Kota Palangka Raya, Fairid Naparin, menegaskan, seluruh hak ASN akan tetap dipenuhi secara utuh.
Fairid menuturkan, Pemko telah mengantisipasi potensi pengetatan anggaran dengan mengutamakan efisiensi di berbagai sektor, tanpa menyentuh pos kesejahteraan pegawai. Komitmen tersebut ditegaskan untuk menjaga kepastian pendapatan ASN, terutama terkait Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) yang akan dibayarkan penuh.
“Tidak ada pengurangan pegawai, tidak ada pemotongan TPP, dan tidak ada penundaan hak ASN. Semua tetap berjalan seperti biasa, termasuk pembayaran gaji ke-13 dan ke-14,” ujar Fairid, memastikan tidak ada ruang bagi spekulasi tentang pemangkasan belanja pegawai, Senin (1/12/2025).
Pemko Palangka Raya, kata Fairid, telah menyiapkan strategi penyesuaian anggaran yang diarahkan pada pengendalian belanja nonprioritas, efisiensi operasional, serta optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD). Dengan skema tersebut, belanja pegawai dipastikan aman dan tidak tersentuh kebijakan pengurangan.
Menurutnya, ASN merupakan barisan terdepan dalam memberikan pelayanan publik, sehingga menjaga kesejahteraan mereka berarti menjaga kualitas layanan kepada masyarakat.
“Meskipun pendapatan daerah menurun, standar pelayanan tidak boleh ikut menurun. ASN harus tetap fokus bekerja dengan tenang,” tegasnya.
Kepastian pembayaran TPP secara penuh dinilai akan memberikan energi positif bagi ribuan ASN di lingkungan Pemko Palangka Raya. Kejelasan hak dianggap sebagai faktor penting untuk menjaga stabilitas kinerja di tengah tantangan ekonomi nasional dan daerah.
Pengamat kebijakan publik menilai langkah ini sebagai sinyal kuat bahwa Pemko Palangka Raya tetap berpihak pada penguatan sumber daya manusia sebagai pilar tata kelola pemerintahan.
Berbeda dengan sejumlah daerah yang mulai mempertimbangkan pemangkasan belanja pegawai akibat tekanan ekonomi, Palangka Raya memilih menjaga pos kesejahteraan ASN sebagai bentuk keberlanjutan pelayanan publik.
“Ini kabar baik bagi seluruh ASN. Pemerintah Kota tetap mengamankan semua hak pegawai, meskipun kondisi keuangan sedang diuji,” ucap Fairid.
Melalui kebijakan yang tegas ini, Pemerintah Kota Palangka Raya ingin menegaskan bahwa tantangan fiskal tidak boleh menjadi alasan untuk melemahkan kerja-kerja birokrasi. Sebaliknya, kebijakan tersebut diharapkan mendorong peningkatan profesionalisme dan semangat pengabdian ASN di tahun mendatang. (pra)
EDITOR: TOPAN
