DPRD Dorong Pengawasan Harga Elpiji 3 Kg agar Sesuai HET di Barito Utara
MUARA TEWEH, Kalteng.co – Lonjakan harga elpiji 3 kilogram di tingkat pengecer mendapat perhatian serius dari Ketua Komisi III DPRD Barito Utara, Tajeri. Ia mengapresiasi langkah cepat pemerintah daerah yang segera menindaklanjuti keluhan masyarakat terkait persoalan tersebut.
Menurut Tajeri, meskipun pemerintah telah menetapkan Harga Eceran Tertinggi, praktik di lapangan masih menunjukkan ketidaksesuaian. Ia menilai perlu adanya pengawasan lebih intensif agar harga elpiji tidak kembali melambung.
“Langkah pasar penyeimbang sangat membantu. Akan lebih maksimal jika kegiatan ini di lakukan rutin di berbagai titik sehingga masyarakat bisa membeli sesuai harga yang seharusnya,” ujarnya, Selasa (2/12/2025).
Tajeri menegaskan bahwa stabilisasi harga elpiji merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, distributor, dan pihak terkait lainnya. Sebagai representasi masyarakat, ia menyatakan komitmennya mendukung penuh upaya penertiban harga yang di lakukan pemerintah daerah. “Kita semua harus terlibat. Tidak ada perubahan jika tidak di mulai dari sekarang,” katanya.
Sebagai bagian dari pengendalian harga, pemerintah menggelar pasar penyeimbang di sejumlah lokasi, di antaranya halaman Kantor Kecamatan Teweh Tengah dan halaman Kampus STIE Muara Teweh. Program serupa juga di laksanakan serentak di sembilan kecamatan pada hari yang sama agar masyarakat dapat memperoleh elpiji dengan harga terjangkau.
Fungsi Pengawasan DPRD Terus Di Optimalkan
Tajeri menyampaikan keyakinannya bahwa pemerintah daerah mampu menuntaskan persoalan ini dengan dukungan kebijakan yang tegas. Ia juga menekankan pentingnya koordinasi dengan aparat penegak hukum agar pelanggaran terkait harga dapat di tindak dengan tegas.
“Jika ada komitmen bersama, masalah harga elpiji 3 kilogram bukan hal yang sulit untuk ditertibkan,” tegasnya. Selain itu, Tajeri menyoroti perlunya fungsi pengawasan DPRD terus di optimalkan. Ia turut mengapresiasi respons cepat dari PT Pertamina wilayah Kalimantan Tengah yang di nilainya selalu sigap ketika mendapatkan laporan dari daerah.
Ia mencontohkan, permintaan agar di gelar pasar penyeimbang langsung di tindaklanjuti Pertamina. Begitu pula ketika sempat terjadi kelangkaan BBM, penjelasan terkait hambatan pasokan segera di sampaikan sehingga masyarakat mendapatkan informasi yang jelas.
“Koordinasi antara DPRD, pemerintah daerah dan Pertamina di harapkan tetap berjalan baik demi menjaga stabilitas energi masyarakat, terutama terkait kebutuhan elpiji dan BBM,” pungkasnya. (oiq)
EDITOR: TOPAN
