OJK dan BPS Kalteng Matangkan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan 2026
PALANGKA RAYA, Kalteng.co – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Kalimantan Tengah bersama Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kalimantan Tengah menggelar Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) sekaligus pelatihan petugas Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) Tahun 2026. Kegiatan ini berlangsung di Kantor BPS Provinsi Kalimantan Tengah, Palangka Raya.
Rakorda SNLIK 2026 di hadiri Kepala BPS Provinsi Kalimantan Tengah, Kepala OJK Provinsi Kalimantan Tengah, serta seluruh Kepala BPS kabupaten/kota se-Kalimantan Tengah. Kegiatan ini bertujuan mempersiapkan pelaksanaan SNLIK 2026 secara komprehensif agar survei berjalan optimal dan menghasilkan data yang akurat serta berkualitas.
Kepala BPS Provinsi Kalimantan Tengah, Agnes Widiastuti, S.Si., M.E., dalam sambutannya menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah bersinergi dalam mengawal pelaksanaan SNLIK 2026. Menurutnya, SNLIK merupakan kegiatan strategis nasional yang melibatkan kolaborasi antara OJK, BPS, dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).
“SNLIK akan di laksanakan serentak di 38 provinsi serta seluruh kabupaten/kota di Indonesia. Oleh karena itu, di perlukan komitmen dan kerja sama yang solid antar pemangku kepentingan maupun petugas survei agar kegiatan ini dapat berjalan dengan baik,” ujarnya.
Pengukuran SNLIK Yang Kredibel Menjadi Sangat Krusial
Agnes menambahkan, melalui sinergi yang kuat, kualitas data yang di hasilkan di harapkan semakin akurat dan mampu menyajikan indeks literasi dan inklusi keuangan hingga tingkat provinsi. Data tersebut nantinya menjadi dasar evaluasi serta perumusan kebijakan yang lebih tepat sasaran.
Sementara itu, Kepala OJK Provinsi Kalimantan Tengah, Primandanu Febriyan Aziz, menegaskan bahwa tantangan literasi dan inklusi keuangan saat ini semakin kompleks seiring pesatnya inovasi produk dan digitalisasi sektor keuangan.
“Pengukuran SNLIK yang kredibel menjadi sangat krusial. SNLIK 2026 di harapkan mampu memberikan gambaran yang lebih mendalam terkait kondisi literasi dan inklusi keuangan masyarakat, baik dari sisi demografis maupun karakteristik sosial ekonomi,” jelasnya.
Rangkaian Rakorda kemudian di lanjutkan dengan pemaparan strategi pengawalan SNLIK 2026, meliputi timeline pelaksanaan serta penyempurnaan instrumen survei. Kegiatan ini juga di rangkaikan dengan pelatihan bagi 57 Petugas Pendata Lapangan (PPL) dan 25 Petugas Pemeriksa Lapangan (PML) yang berasal dari seluruh kabupaten/kota di Kalimantan Tengah.
Pelatihan petugas survei di laksanakan secara virtual melalui Zoom Meeting sebagai bagian dari upaya peningkatan kapasitas sumber daya manusia guna memastikan pelaksanaan SNLIK 2026 berjalan profesional dan menghasilkan data yang dapat di percaya.(mur)
