KALTENG.CO-Gelombang perombakan besar-besaran akan segera terjadi di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, secara tegas mewanti-wanti adanya mutasi pegawai dalam skala luas dalam waktu dekat.
Langkah tegas ini diambil menyusul adanya sejumlah pegawai pajak yang terjerat Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) baru-baru ini. Menkeu menegaskan bahwa proses pembenahan internal ini tidak akan berhenti pada titik sekarang.
“Ini saya duga bukan yang terakhir mutasi ini. Kita akan lakukan dalam satu-satu bulan ini yang lebih rame lagi, yang lebih besar-besar lagi,” ujar Purbaya saat memberikan keterangan kepada awak media di KPP Madya Jakarta Utara, Kamis (22/1/2026).
Bukan Sekadar Penyelewengan, Tapi Soal Kinerja
Meskipun pengumuman ini berdekatan dengan isu hukum, Purbaya menjelaskan bahwa mutasi besar-besaran ini tidak semata-mata didasari oleh adanya indikasi penyelewengan atau tindak pidana korupsi. Fokus utama Kemenkeu saat ini adalah pada efektivitas kerja.
Menurutnya, berdasarkan evaluasi internal, ditemukan banyak pekerjaan yang tidak diselesaikan sesuai standar yang ditetapkan.
“Bukan karena ada indikasi penyelewengan atau apa, tapi kita lihat ada beberapa kerjaan yang tidak dikerjakan sebagaimana seharusnya,” ungkap Purbaya.
Menjaga Citra Institusi dan Pendapatan Negara
Sebagai Bendahara Negara, Purbaya Yudhi Sadewa menekankan betapa krusialnya peran setiap individu di DJP. Ia mengingatkan bahwa tindakan satu oknum tidak hanya mencoreng nama pribadi, tetapi juga merusak citra Direktorat Jenderal Pajak dan Kementerian Keuangan secara keseluruhan.
Lebih jauh lagi, performa pegawai pajak memiliki korelasi langsung dengan stabilitas ekonomi nasional. Mengingat tantangan berat pada tahun 2025 di mana pendapatan negara sulit digenjot, ia meminta komitmen penuh dari seluruh staf.
- Pentingnya Citra: Image instansi adalah tanggung jawab bersama, bukan hanya menteri atau pimpinan.
- Dampak Ekonomi: Pegawai yang “nakal” atau tidak produktif akan langsung menghambat target penerimaan negara.
“Pajak itu bisa berpengaruh kepada pendapatan negara kita yang setahun kemarin kita sulit sekali meningkatkannya,” tambah Menkeu.
Optimisme Mencapai Target di Era Presiden Prabowo Subianto
Meski tengah melakukan “bersih-bersih” dan penataan ulang, Purbaya tetap membawa optimisme tinggi. Ia yakin bahwa dengan SDM yang lebih berintegritas dan bekerja sesuai prosedur, target pajak yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto pada tahun 2026 akan dapat tercapai.
Perubahan struktur melalui mutasi ini diharapkan menjadi pemantik bagi para pegawai untuk berbenah diri dan meningkatkan standar profesionalisme mereka.
“Saya yakin dengan teman-teman yang lebih baik nanti ke depan, seharusnya target pajak kita masih bisa dicapai,” pungkasnya. (*/tur)
