PALANGKA RAYA,Kalteng.co – Ketua Komisi III DPRD Kalimantan Tengah, Sugiyarto, menilai masih banyaknya desa berstatus tertinggal di Kalteng dipengaruhi berbagai faktor struktural yang saling berkaitan. Salah satu penyebab utama adalah minimnya infrastruktur fisik, terutama di wilayah terpencil dan terisolasi.
Sugiyarto menjelaskan, sejumlah kabupaten seperti Gunung Mas, Katingan Hulu, dan Murung Raya memiliki kondisi geografis yang sulit dijangkau sehingga berdampak pada keterbatasan pembangunan.
“Daerah yang berstatus tertinggal itu infrastrukturnya minim dan rusak. Banyak wilayah yang terpencil dan rata-rata terisolasi,” ujarnya, Rabu (4/2).
Selain infrastruktur, kualitas sumber daya manusia juga menjadi persoalan serius. Rendahnya tingkat pendidikan masyarakat desa membuat keterampilan penduduk terbatas, sehingga pengembangan ekonomi desa tidak berjalan optimal. Kondisi ini turut memengaruhi rendahnya indeks ketahanan ekonomi desa.
Ia menambahkan, desa tertinggal umumnya kekurangan potensi ekonomi lokal yang berdampak pada terbatasnya lapangan kerja dan tingginya angka kemiskinan.
“Masyarakat miskin, lapangan kerja terbatas sehingga berujung pada tingginya tingkat kemiskinan,” ungkapnya.
Masalah lain yang memperparah ketertinggalan desa adalah pengelolaan dana desa yang belum maksimal. Keterbatasan anggaran dinilai tidak sebanding dengan banyaknya kebutuhan pembangunan, sehingga dampaknya belum signifikan.
Selain itu, akses layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan juga masih sangat terbatas.“Pustu kalaupun ada, petugasnya tidak ada. Sekolah kalaupun ada, gurunya juga terbatas. Ini yang menyebabkan desa-desa tersebut rentan tertinggal,” katanya.
Sugiyarto juga menyoroti rendahnya partisipasi masyarakat serta lemahnya kelembagaan desa dalam perencanaan pembangunan. Akibatnya, program yang dijalankan kerap tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Di sisi lain, banyak desa tertinggal berada di kawasan hutan sehingga sulit dikembangkan karena terbentur aturan dan berpotensi menimbulkan konflik agraria.
Sebagai solusi, DPRD Kalteng mendorong pemerintah daerah melakukan pemetaan menyeluruh terhadap penyebab ketertinggalan desa agar penanganannya tepat sasaran.
“Penyebab struktural itu harus diurai satu per satu. Pemerintah daerah harus melakukan pemetaan, apa yang kurang dan di mana letak masalahnya,” tegasnya. (hms)
