Wagub Edy Pratowo Hadiri Entry Meeting Pemeriksaan LKPD 2025 oleh BPK RI di Bali
BALI, Kalteng.co – Wakil Gubernur Kalimantan Tengah, H. Edy Pratowo, menghadiri Entry Meeting Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2025 yang digelar Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI), di Auditorium Bima BPK Perwakilan Provinsi Bali, Kamis (12/2/2026).
Kegiatan tersebut dihadiri Anggota VI BPK RI Fathan Subchi, Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk, serta Direktur Jenderal Pemeriksaan Keuangan Negara VI BPK RI Laode Nusriadi. Entry meeting juga diikuti para gubernur serta bupati/wali kota di lingkup Ditjen Pemeriksaan Keuangan Negara VI.
Entry meeting ini menjadi penanda dimulainya proses pemeriksaan LKPD Tahun 2025 oleh BPK RI terhadap pemerintah daerah. Tahapan tersebut dinilai strategis untuk menyamakan persepsi terkait ruang lingkup, metodologi, hingga mekanisme pemeriksaan yang akan dilakukan.
Dalam sambutannya, Fathan Subchi menegaskan bahwa pemeriksaan LKPD bertujuan memastikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) benar-benar dikelola secara efektif dan memberi manfaat maksimal bagi masyarakat. Hal ini sejalan dengan visi BPK dalam mendorong tata kelola keuangan negara yang transparan dan akuntabel demi kesejahteraan rakyat.
Sementara itu, Ribka Haluk menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dan BPK RI dalam proses pemeriksaan. Ia menyampaikan bahwa pemeriksaan bukan untuk mencari kesalahan, melainkan memastikan pengelolaan keuangan daerah telah sesuai peraturan perundang-undangan serta prinsip tata kelola yang baik.
Pada kesempatan tersebut, Wagub Edy Pratowo didampingi Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah Leonard S. Ampung dan Pelaksana Tugas Inspektur Provinsi Kalimantan Tengah Eko Sulistiono.
Kehadiran jajaran Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dalam entry meeting ini menegaskan komitmen Pemprov Kalteng untuk bersikap terbuka dan kooperatif dalam setiap tahapan pemeriksaan LKPD.
Pemeriksaan ini dipandang sebagai instrumen penting untuk memperkuat transparansi, meningkatkan akuntabilitas, serta mendorong efektivitas penggunaan anggaran yang berorientasi pada pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat. (pra)
