Percepat Pengentasan Blank Spot, Pemprov Kalteng Targetkan Perluasan Internet ke Fasilitas Umum Desa di 2026
PALANGKA RAYA, Kalteng.co – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Pemprov Kalteng) terus memperkuat komitmennya dalam mengatasi wilayah blank spot atau daerah tanpa akses internet. Melalui Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik (Diskominfosantik), upaya percepatan konektivitas digital kini difokuskan pada fasilitas umum di kawasan pedalaman.
Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Diskominfosantik Kalteng, Rangga Lesmana menyampaikan, setelah berhasil mengoneksikan seluruh kantor desa secara daring pada tahun 2024, pemerintah kini menargetkan perluasan jaringan internet pada tahun 2026.
Menurutnya, kebijakan tersebut merupakan arahan langsung dari Gubernur Kalimantan Tengah untuk memastikan akses internet dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat, terutama di wilayah terpencil yang selama ini masih mengalami keterbatasan jaringan.
“Pada 2026, fokus kami adalah memperkuat jaringan internet di fasilitas umum desa, khususnya di daerah terjauh yang masih masuk kategori blank spot,” ujar Rangga, Minggu (29/3/2026).
Ia menjelaskan, perluasan akses internet akan diprioritaskan pada fasilitas pelayanan publik di tingkat desa yang memiliki peran vital bagi masyarakat, seperti puskesmas pembantu (Pustu) serta sekolah dasar dan menengah pertama.
Untuk Wilayah Pedalaman, Kita Memanfaatkan Teknologi Satelit
Berdasarkan data usulan dari pemerintah kabupaten se-Kalimantan Tengah, terdapat sebanyak 2.080 titik yang diajukan untuk mendapatkan bantuan akses internet. Saat ini, Pemprov Kalteng tengah melakukan proses verifikasi dan validasi di lapangan guna memastikan program tersebut tepat sasaran.
“Penempatannya bersifat fleksibel, yang penting dapat diakses oleh masyarakat. Ada desa yang tidak memiliki sekolah atau Pustu, sehingga penentuan titik akan disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan. Fokus utama tetap pada wilayah paling terpencil dan belum terjangkau jaringan,” jelasnya.
Sejumlah wilayah yang dinilai memiliki tantangan geografis cukup berat di antaranya Kecamatan Arut Utara di Kabupaten Kotawaringin Barat, wilayah Antang Kalang hingga Parenggean di Kabupaten Kotawaringin Timur, serta sebagian besar wilayah Kabupaten Murung Raya.
Rangga mengakui, kondisi geografis Kalimantan Tengah yang luas dan didominasi kawasan hutan serta pedalaman menjadi tantangan tersendiri dalam pemerataan akses internet. Sebagai solusi, Pemprov Kalteng kembali mengandalkan teknologi satelit, salah satunya melalui penggunaan layanan Starlink yang dinilai mampu menjangkau wilayah terpencil dengan kecepatan cukup stabil.
“Untuk wilayah pedalaman, kita memanfaatkan teknologi satelit seperti Starlink dengan kecepatan rata-rata sekitar 100 Mbps. Sebelumnya, sudah ada 378 titik yang dipasang dan difokuskan pada kantor desa,” ungkapnya. Ia menambahkan, biaya layanan internet berbasis satelit tersebut berkisar antara Rp700 ribu hingga Rp800 ribu per bulan untuk setiap titik, sesuai dengan standar layanan dari penyedia.
Dengan langkah ini, Pemprov Kalteng berharap, kesenjangan digital antarwilayah dapat semakin diperkecil, sekaligus mendorong peningkatan kualitas layanan publik, pendidikan, dan kesehatan di daerah pelosok. (pra)
