DPRD Evaluasi Kinerja Anggaran Pemko, Tekankan Infrastruktur dan Layanan Publik
PALANGKA RAYA, Kalteng.co – Realisasi anggaran Pemerintah Kota (Pemko) Palangka Raya Tahun Anggaran 2025 menjadi sorotan DPRD setempat. Meski tergolong cukup tinggi, penyerapan belanja daerah dinilai masih belum optimal dan perlu langkah percepatan agar manfaat pembangunan lebih dirasakan masyarakat.
Juru Bicara DPRD Kota Palangka Raya, Sri Ani Rintuh, menyampaikan hal tersebut saat membacakan rekomendasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Wali Kota Tahun 2025 lalu. Ia memaparkan, dari total belanja daerah sebesar Rp1,51 triliun, realisasi yang tercapai sekitar Rp1,32 triliun atau 87,38 persen.
“Capaian ini menunjukkan masih ada ruang untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan anggaran, terutama agar program pembangunan benar-benar dirasakan masyarakat,” ujarnya.
DPRD pun mendorong Pemko Palangka Raya untuk mempercepat realisasi anggaran sejak awal tahun, termasuk dalam proses pengadaan barang dan jasa agar seluruh program berjalan sesuai jadwal yang telah ditetapkan.
Selain itu, legislatif menegaskan pentingnya arah kebijakan belanja daerah yang lebih fokus pada sektor strategis, seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. “Belanja daerah harus memberikan dampak nyata. Prioritas harus menyentuh kebutuhan dasar masyarakat,” tegasnya.
Di sisi lain, DPRD juga menyoroti capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang mencapai 97,09 persen dari target Rp339,47 miliar. Meski dinilai cukup baik, masih terdapat potensi yang belum tergarap maksimal, khususnya dari sektor retribusi dan sumber PAD lainnya.
Untuk itu, DPRD merekomendasikan penguatan basis data wajib pajak, penerapan sistem digital dalam pemungutan, peningkatan sosialisasi, serta pemberian insentif berbasis kinerja. Kerja sama dengan aparat penegak hukum juga dinilai penting untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat.
Selain itu, DPRD turut mendorong penataan belanja daerah agar lebih efisien, pemetaan kebutuhan ASN dan PPPK khususnya di sektor pendidikan dan kesehatan, serta peningkatan kualitas fasilitas pelayanan publik. Melalui berbagai rekomendasi tersebut, DPRD berharap tata kelola keuangan daerah ke depan semakin baik, sehingga pembangunan berjalan lebih efektif dan berdampak luas bagi masyarakat. (bam)
