DPRD Kalteng Soroti Ketimpangan Layanan Pendidikan dan Kesehatan dalam LKPj Gubernur 2025
PALANGKA RAYA, Kalteng.co – DPRD Provinsi Kalimantan Tengah menyoroti masih adanya ketimpangan layanan pendidikan dan kesehatan antarwilayah dalam pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Gubernur Kalimantan Tengah Akhir Tahun Anggaran 2025.
Sorotan tersebut disampaikan dalam Laporan Hasil Rapat Gabungan Komisi DPRD Provinsi Kalimantan Tengah pada Rapat Paripurna ke-4 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026 yang dipimpin Ketua DPRD Kalteng, Arton S. Dohong, dengan juru bicara H. Sudarsono, baru baru ini.
“Capaian bidang kesejahteraan rakyat menunjukkan kemajuan, namun kualitas layanan belum merata. Akses pendidikan dan kesehatan masih timpang antarwilayah, serta angka stunting dan kerentanan sosial masih tinggi,” ujar H. Sudarsono saat menyampaikan laporan hasil rapat gabungan komisi DPRD Kalteng.
Pada bidang pendidikan, DPRD mencatat Rata-rata Lama Sekolah (RLS) mencapai 8,96 tahun dan Harapan Lama Sekolah (HLS) sebesar 12,78 tahun. Meski mengalami peningkatan, capaian tersebut masih berada di bawah rata-rata nasional. Selain itu, Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Partisipasi Kasar (APK) jenjang SMA/SMK juga mengalami penurunan.
Untuk itu, DPRD merekomendasikan percepatan peningkatan RLS dan HLS melalui program terukur, pemerataan distribusi guru antarwilayah, penguatan pendidikan vokasi berbasis kebutuhan industri lokal, hingga peningkatan standar nasional pendidikan melalui akreditasi sekolah dan pemenuhan sarana prasarana.
Di sektor kesehatan, DPRD mengapresiasi meningkatnya Umur Harapan Hidup menjadi 74,01 tahun serta menurunnya Angka Kematian Ibu. Namun demikian, prevalensi stunting dinilai masih menjadi perhatian karena stagnan di angka 22,1 persen dan belum mencapai target nasional di bawah 20 persen.
DPRD juga meminta pemerintah daerah memperkuat layanan kesehatan primer di wilayah terpencil, mempercepat transformasi digital kesehatan, serta meningkatkan koordinasi percepatan penurunan stunting hingga tingkat desa dan kelurahan. Selain itu, peningkatan kualitas layanan di RSUD dr. Doris Sylvanus, RS Jiwa Kalawa Atei, dan RS Hanau turut menjadi rekomendasi.
Pada bidang sosial, DPRD menilai penurunan angka kemiskinan menjadi 4,94 persen merupakan capaian positif. Namun, validitas data penerima bantuan sosial dinilai masih perlu diperbaiki. DPRD mendorong penguatan single data bansos berbasis NIK dan integrasi bantuan sosial dengan program pemberdayaan ekonomi masyarakat.
Sementara itu, pada bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, DPRD menyoroti meningkatnya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang mencapai 414 kasus. DPRD meminta penguatan kelembagaan UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak serta upaya sistematis dalam pencegahan perkawinan anak.
Adapun di bidang kepemudaan dan olahraga, DPRD menilai Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) Kalimantan Tengah masih berada di bawah rata-rata nasional. Karena itu, DPRD merekomendasikan penyusunan roadmap pembangunan pemuda berbasis target IPP, perluasan program magang dan sertifikasi kompetensi, hingga pembinaan atlet sejak usia dini melalui pusat pendidikan dan latihan pelajar. (bam)
